Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020

Bukan hanya itu, menurutnya, kabar penghapusan cuti haid dan melahirkan juga
salah kaprah. Kedua cuti tersebut tetap ada. Oleh karenanya, tidak dicantumkan di
draf RUU Cipta Kerja. "Karena yang tidak diubah ya tidak dimunculkan lagi. Tetap di
UU 13/2003," tegasnya.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah terus melakukan sosialisasi pada masyarakat soal
aturan yang dibuat melalui mekanisme omnibus law tersebut. Tak jarang keluhan
dan penolakan yang diterima. Menurut dia tak jadi soal, karena keluhan justru jadi
masukan dalam proses pembahasan nanti dengan DPR nantinya. "Ini bagian
dinamika dan masih terbuka karena ini belum jadi UU" ungkapnya.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan sosial tenaga kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian
Ketenagakerjaan Adriani mengungkapkan hal yang sama. Dia mengatakan, sanksi
pidana tetap ada UU 13/2003. "Cuma memang untuk sanksi itu (di RUU Cipta Kerja,
red) kan sanksi untuk perijinan," tegasnya.

Adriani menegaskan, pasal pidana ini tidak mungkin dihapus. Karena ini berkaitan
dengan hak pekerja. Dia mencontohkan, untuk masalah upah minumum.
Menurutnya, ini bukan hanya urusan administrasi. Karenanya, sanksi harus lebih
tegas. "Jadi harus pidana sanksinya. Sudah kerja upah gak dibayar, tentunya kan itu
hak orang yang diambil. Jadi tetap pidana," tegasnya.

Sayangnya, dalam RUU Cipta Kerja banyak pasal yang masih ngambang. Hingga
memunculkan banyak spekulasi. Termasuk urusan cuti hingga aturan jam kerja.

Adriana sendiri tidak menampiknya. Menurutnya, urusan ketenagakerjaan sata ini
sangat dinamis. Di mana setiap hari mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena
itu, perlu diantisipasi. Sehingga kadang perlu perubahan aturan secara cepat.

"Kalau UU kan susah merubahnya. Sementara pola kerja ini, apalagi perubahan
teknologi ini kan sangat cepat berubah," paparnya. Oleh sebab itu, untuk urusan
teknis yang lebih detil lagi bakal diatur di peraturan pemerintah (PP) nantinya.
Dengan demikian, pekerja yang mengakami perubahan pola kerja apapun di
lapangan bisa terlindungi. Contohnya, milenial yang saat ini cenderung lebih suka
bekerja tanpa aturan jam kerja per hari.

Aturan turunan ini, kata dia, juga telah disiapkan oleh pemerintah. Grand design
sudah dibuat bersamaan dengan pembahasan RUU Cipta Kerja. Seluruh masukan
yang diterima pun nantinya bakal diakomodir untuk dimasukkan dalam PP ataupun
peraturan menteri (permen) Ketenagakerjaan.

"Peraturan ada 5 PP. Ini kita siapkan draftnya," katanya. Kendati demikian,
banyaknya aturan turunan ini juga bergantung pada dinamika di lapangan nanti.

Page 45 of 89.