Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020

Lebih lanjut, Said menambahkan bahwa pemerintah juga perlu menghitung kembali
apakah hilangnya nilai PPh 21 yang masuk kas negara seimbang dengan
penambahan nilai daya beli para buruh tersebut. Hal ini dikarenakan faktor endemi
virus korona sudah mengakibatkan perusahaan banyak yang merumahkan
pekerjanya.

"Terutama di sektor labour intensif seperti garmen, tekstil, penerbangan, pariwisata,
komponen elektronik, dan lain-lain. Akibat dirumahkan, terjadi penurunan
pendapatan buruh. Misal hilangnya tunjangan transport, kehadiran, tunjangan
lainnya, serta pemotongan gaji berlaku di beberapa perusahaan," lanjut Said.

Menurutnya, ini terjadi sejak satu minggu diumumkannya ada penderita virus
korona oleh pemerintah. Dan menurunnya output produksi perusahaan akibat
menurunnya raw material manufaktur dan menurunnya jumlah turis.

"Sehingga sebelum ada potongan pajak pun daya beli buruh sudah turun karena
gaji mereka sudah berkurang 40% akibat tidak ada pekerjaan seperti di Bali, Batam,
Jakarta, Medan, dan Surabaya," pungkas Said.

Pada prinsipnya, Said menegaskan bahwa KSPI mengapresiasi langkah pemerintah
tersebut. Dan secara bersamaan penanganan pademi virus korona harus cepat
diselesaikan agar bisnis kembali normal.

"Dan jangan menambah masalah dengan mengajukan Omnibus Law RUU Cipta
Kerja yang ditolak seluruh kalangan buruh dan masyarakat umum," tutupnya. (OL-
3).

Page 43 of 89.