Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020

Title RESPONS SERIKAT BURUH SOAL PENGHAPUSAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21
Media Name tempo.co
Pub. Date 14 Maret 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1319444/respons-serikat-buruh-soal-pengha pusan-pajak-
Page/URL
penghasilan-pph-21
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
pemerintah harus memperhatikan kenaikan harga barang kebutuhan pokok di pasaran
selain membuat kebijakan menghapuskan sementara pajak penghasilan atau PPh Pasal
21.

Menurutnya, kebijakan PPh 21 memang akan meningkatkan daya beli buruh senilai
potongan pajak tersebut. Namun saat ini nilai harga-harga beberapa barang kebutuhan
pokok di pasaran juga mulai meningkat.

"Seperti harga minyak goreng, gula, telur, dan harga bensin premium yang belum turun
di tengah anjloknya harga minyak dunia. Sehingga nilai potongan pajak tersebut akan
tergerus oleh inflasi harga barang tersebut," katanya seperti dikutip dalam rilis, Sabtu,
14 Maret 2020.

Menurutnya, perlu dihitung kembali mengenai penambahan daya beli para buruh akibat
hilangnya nilai PPh 21 yang masuk kas negara. Pasalnya, faktor endemi Corona sudah
mengakibatkan perusahaan banyak yang merumahkan pekerjanya. Terutama di sektor
labour intensif seperti garmen, tekstil, penerbangan, pariwisata, komponen elektronik,
dan lain-lain.

Akibat dirumahkan, terjadi penurunan pendapatan buruh akibat para buruh
dirumahkan. Misalnya, tunjangan transportasi hilang, kehadiran, tunjangan lainnya,
serta pemotongan gaji berlaku di beberapa perusahaan. Iqbal mengatakan hal ini
terjadi sejak satu minggu diumumkannya ada penderita Corona oleh pemerintah dan
menurunnya output produksi perusahaan akibat menurunnya raw material manufaktur
dan menurunnya jumlah turis.

"Sehingga sebelum ada potongan pajak pun daya beli buruh sudah turun karena gaji
mereka sudah berkurang 40 persen akibat tidak ada pekerjaan seperti di Bali, Batam,
Jakarta, Medan, dan Surabaya," katanya.

Kemarin, pemerintah kembali meluncurkan stimulus ekonomi jilid dua untuk menangani
dampak wabah virus Corona Covid19. Salah satunya adalah stimulus fiskal dalam
bentuk pelonggaran PPh Pasal 21. Dengan kebijakan ini, pemerintah menanggung PPh
Pasal 21 selama 6 bulan mulai dari April hingga September 2020, atas penghasilan
pekerja industri manufaktur sampai dengan Rp 200 juta (termasuk KITE - KITE IKM).

Page 38 of 89.