Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 37
atau SPSK itu. Dia ingin sistem penempatan TKI sesuai dengan aturan yang berlaku
dan menghindarkan terjadinya monopoli.
Selain itu Agus mendesak kepada lembaga negara seperti KBRI di Riyadh,
Kemenaker dan BNP2TKI untuk menindak tegas oknum pejabat yang
menyalahgunakan program SPSK untuk keuntungan pribadi.
"Pemerintah harus mengambil alih pelaksanaan SPSK menjadi program G to G dan
tidak memberikan kekuasaan terlalu besar kepada swasta," katanya. Sebab sistem
seperti sekarang ini bertentangan dengan asas perlindungan kepada pekerja migran
Indonesia atau TKI.
Sebelumnya tuntutan dari KOMIK tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi di
gedung Kemenaker, Jakarta Jumat (13/3). Belum ada keputusan resmi dari
pemerintah terkait tuntutan perubahan pengelolaan SPK tersebut.
Page 36 of 89.
