Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020

Title DEMI PERLINDUNGAN TKI, TUNTUT PROGRAM SPSK DIKEMBALIKAN KE NEGARA
Media Name jawapos.com
Pub. Date 14 Maret 2020
https://www.jawapos.com/nasional/14/03/2020/demi-perlindungan-tki-tunt ut-program-
Page/URL
spsk-dikembalikan-ke-negara/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Komite Milenial Anti Korupsi (KOMIK) mempersoalkan kebijakan sistem penempatan
satu kanal (SPSK) dalam penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). Mereka
menuntut supaya SPSK dikembalikan lagi pengelolaannya ke Kemenaker atau Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Koordinator SPSK Agus L. mengatakan saat ini sistem SPSK tersebut berada di
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI). Dia lantas menuntut
supaya SPSK itu dikembalikan pada negara melalui Kemenaker atau BNP2TKI.

"Program SPSK harusnya menjadi jalan untuk memberikan perlindungan kepada
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI," katanya saat dihubungi Sabtu (14/3).

Dengan sistem yang sekarang, Agus mengatakan SPSK bakal hanya menjadi
kegiatan bisnis. Kemudian mengabaikan aspek perlindungan dan budaya bisnis yang
sehat karena dimonopoli oleh satu asosiasi saja.

Agus menjelaskan program SPSK idealnya dikelola oleh pemerintah. Bukan menjadi
kanal atau saluran organisasi masyarakat non laba seperti APJATI. Ketika
pelaksanaan SPSK hanya dimonopoli oleh satu asosiasi, dia khawatir akan
melenceng dari tujuan awal.

"Aparat pemerintah juga harus bertindak tegas mengawal penuh proses
penempatan satu kanal," tandasnya.

Jangan sampai ada pihak swasta dalam pelaksanaan SPSK memanfaatkan
kelengahan aparat. Agus menjelaskan, dasar dari pemberian kewenangan
pengelolaan SPK oleh APJATI berawal dari Kepmenaker 291/2019.

Dalam regulasi itu, secara tersirat memberi kekuasaan yang sangat besar kepada
APJATI.

Untuk itu Agus meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah untuk
melakukan evaluasi menyeluruh rencana pelaksanaan penempatan TKI satu kanal

Page 35 of 89.