Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 31

kepentingan yang terdampak seperti para buruh, aktivis lingkungan, pelaku usaha,
               maupun pemerintah daerah.

               Jangan sampai pembahasan RUU omnibus law ini hanya melibatkan elite-elite politik
               dan pemerintah saja tanpa keterlibatan publik.

               Ketiga, para pembentuk RUU omnibus law juga harus melakukan sosialisasi dan
               edukasi dalam memberikan berbagai keterbukaan informasi terkait setiap tahapan
               pembentukan RUU omnibus law. Misalnya dengan menyebarluaskan naskah
               akademik dan draf RUU yang akan dibahas maupun memberikan keterbukaan
               informasi terhadap perkembangan pembahasan dan mungkin juga beberapa
               perubahan dalam RUU tersebut.

               Keempat, para pembentuk RUU omnibus law juga seyogyanya mengedepankan
               proses hukum dan politik melalui legalitas formal dan politik dalam pembentukan
               undang-undang. Artinya RUU tersebut harus menjamin perlindungan hak asasi
               manusia, keberpihakan terhadap rakyat, memperhatikan pelestarian lingkungan,
               pencegahan korupsi, dan menghilangkan stigmatisasi bahwa RUU ini hanya untuk
               kepentingan investor semata Kelima, menginisiasi RUU ini sebagai momentum untuk
               melakukan reformulasi dan reformasi hukum melalui pendekatan omnibus law .
               Meski harus dipahami bahwa tujuan akhir regulasi ini adalah menyejahterakan
               rakyat bukan semata-mata bertujuan tunggal yakni dalam konteks menciptakan
               iklim investasi yang ramah.

               Para pembentuk undang-undang harus mengimplementasikan pendekatan ini secara
               komprehensif dan progresif sebagai upaya terobosan dalam reformasi hukum ke
               depan tanpa menabrak regulasi yang tersedia. Dengan demikian, jika berbagai hal
               tersebut dilakukan sedang terjadi upaya hukum yang imperatif dan demokratis.

               Omnibus law dapat menjadi produk hukum yang berfungsi sebagai sarana rekayasa
               sosial sekaligus sarana pembangunan nasional untuk kesejaheraan rakyat. Dengan
               kata lain, omnibus law juga dapat berperan sebagai produk hukum yang progresif
               sekaligus sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat yang dapat memandu
               terciptanya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Semoga.


























                                                       Page 30 of 89.
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36