Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020

Title AKADEMISI: OMNIBUS LAW BAGIAN DARI UPAYA UNTUK MENYEDERHANAKAN REGULASI
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 15 Maret 2020
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/15/akademisi-omnibus-law-b agian-dari-
Page/URL
upaya-untuk-menyederhanakan-regulasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA - Kepala Pusat Kebijakan Publik LPPM Universitas Pendidikan Indonesia,
Cecep Darmawan, mengatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja mempunyai
sejumlah keunggulan. Untuk itu, ia meminta agar semua pihak jangan terburu-buru
membuat kesimpulan dan menilai bahwa isi regulasi tersebut merugikan pekerja.

"Masyarakat jangan terlalu apriori," kata Cecep.

Cecep juga menjelaskan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu upaya
terobosan hukum dan penyederhanaan hukum di Indonesia. Omnibus Law Cipta
Kerja dapat menjadi solusi inkonsistensi regulasi dan benturan atau konflik antar-
peraturan perundang-undangan.

"Bisa juga menjadi jaminan terhadap kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi
para pemangku kepentingan," ujarnya.

Selain itu, Cecep menilai bahwa Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjadi bagian
sentralisasi, penyeragaman, penyatuan, dan keterpaduan antara kebijakan pusat
dan daerah. Sehubungan dengan hal ini, sinergi dan koordinasi antar-pemangku
kepentingan diharapkan akan meningkat.

"Ini menjadi bagian dari efisiensi birokrasi dan meminimalisir konflik kepentingan
antar-pihak tertentu," tambahnya.

Cecep menilai bahwa masyarakat belum melihat poin-poin positif tersebut. Untuk
itu, dia mengharapkan pemerintah terbuka dan transparan dalam menyusun RUU
ini.

Lebih lanjut, Cecep menyarankan agar pemerintah dapat melakukan dialog secara
intens dengan berbagai elemen masyarakat.

"Misalnya kelompok buruh, aktivis lingkungan, pers dan termasuk kalangan kampus,
dan kelompok-kelompok lain yang akan terdampak. Draf RUU juga masih harus
diberi masukan dan dikoreksi berbagai pihak," tambahnya..

Page 25 of 89.