Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 25
Title OMNIBUS LAW DINILAI SOLUSI PERLAMBATAN EKONOMI DI TENGAH PANDEMI CORONA
Media Name sindonews.com
Pub. Date 15 Maret 2020
https://ekbis.sindonews.com/read/1557031/34/omnibus-law-dinilai-solusi -perlambatan-
Page/URL
ekonomi-di-tengah-pandemi-corona-1584258643
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani berharap
pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi
solusi bagi investor untuk berinvestasi di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi
akibat Covid-19 atau Corona. Sebelumnya Lembaga pemeringkat Moody's Investors
Service menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, dari 4,9%
menjadi 4,8%.
Proyeksi Moody's ini didasarkan pada keberadaan pandemi virus Corona
menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara global. "Harapannya, Omnibus
Law menjadi salah satu berita yang baik," ujar Rosan di Jakarta.
Sementara itu, untuk negara-negara G20, prediksi pertumbuhan ekonominya
masing-masing hanya 2,1%, turun 0,3% dari angka perkiraan sebelumnya.
Pelemahan konsumsi dan produksi yang utama akan dirasakan oleh Tiongkok,
tempat wabah virus tersebut bermula.
Dalam laporannya, Moody's menyebutkan bahwa risiko resesi global semakin
meningkat, seiring meluasnya wabah virus Corona. Moody's menilai, semakin lama
wabah ini terjadi akan semakin mempengaruhi kegiatan ekonomi, permintaan
terganggu dan mengarah ke resesi.
Untuk itu, Rosan menilai Omnibus Law dapat menjadi solusi baik bagi investor lokal
maupun asing di tengah merebaknya virus corona atau Covid-19 ini. "Omnibus Law
ditunggu investor lokal dan asing di tengah ketidakpastian Corona," kata Rosan.
Sementara itu Ia menilai, bahwa adanya penolakan dari berbagai elemen, termasuk
buruh, merupakan hak buruh untuk menyampaikan pendapatnya. Menurutnya yang
terpenting segala aspirasi dari semua pihak dapat ditampung oleh pemerintah.
"Yang penting komunikasinya bagus, dicari solusi yang terbaik," ungkapnya.
Rosan menambahkan bahwa demonstrasi wajar dilakukan jika memang pemikiran
tidak sejalan. Pihak buruh memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.
"Menurut saya itu wajar," tuturnya. (akr).
Page 24 of 89.
