Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020

Dalam undang-undang ini, tidak disebutkan atau tidak mengenal adanya istilah UU
payung atau omnibus law.

Untuk itu, secara formil proses pembentukan RUU omnibus law dinilai masih perlu
penyelasaian dalam alur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Omnibus law merupakan produk hukum yang berupaya membuat suatu undang-
undang yang dapat mencabut atau mengamandemen beberapa undang-undang
sekaligus. Secara materil, landasan filosofis dari RUU omnibus law sendiri memiliki
tujuan yang baik yakni menyelaraskan berbagai aturan yang inkonsisten,
menyederhanakan regulasi, mempermudah investasi, dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Niat pemerintah dalam RUU omnibus law sendiri pada dasarnya baik, yakni guna
menjalankan kewajibannya untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana amanat
konstitusi. Namun, secara materiil, pemerintah semestinya memperhatikan berbagai
substansi pengaturan terkait kewenangan dalam konteks otonomi daerah, etika dan
daya dukung lingkungan hidup, hak-hak buruh, dan lain-lain yang disoroti oleh
berbagai pihak dalam mengkaji RUU omnibus law ini.

Kontroversi di kalangan masyarakat tentunya perlu direspons positif oleh
pemerintah dan DPR agar RUU omnibus law ini dapat menjadi regulasi yang
progresif memberi solusi bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bangsa
tanpa mencederai hak-hak politik dan ekonomi rakyat. Untuk itu, penulis mendorong
agar pembentukan undang-undang ini melibatkan partisipasi publik secara massif.

Hal ini penting dilakukan sebagai upaya legitimasi hukum dan politik dalam konsep
negara hukum yang demokratis. Oleh karenanya, proses ini memerlukan
transparansi dan akuntabilitas publik melalui ruang-ruang dialogis yang intens
antara pemerintah, DPR, dan berbagai pemangku kepentingan. Untuk
merealisasikan idealisasi ini di antaranya; pertama, dalam pembentukan RUU
omnibus law ini mesti mentaati berbagai asas maupun tahapan formil pembentukan
peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 15 Tahun 2019.

Kepentingan publik Selain itu materi muatan dalam RUU omnibus law tersebut harus
memperhatikan equilibrium atau keseimbangan hak dan kewajiban rakyat dan
pemerintah. Sehingga dipastikan tidak ada kepentingan publik yang tereliminir
dalam RUU omnibus law ini.

Kedua, dalam proses pembentukan RUU omnibus law, pemerintah maupun DPR
mesti amat terbuka dalam proses pembahasan RUU tersebut. Para pembentuk RUU
omnibus law juga harus membuka ruang partisipasi publik secara luas dalam setiap
tahap pembentukan RUU omnibus law, dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, para ahli dari berbagai perguruan tinggi, serta para pemangku

Page 29 of 89.