Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 34
Title PENGHAPUSAN PPH 21 SUDAH TEPAT, JANGAN PERKERUH LAGI DENGAN OMNIBUS LAW
CIPTA KERJA
Media Name rmol.id
Pub. Date 14 Maret 2020
Page/URL https://nusantara.rmol.id/read/2020/03/14/425336/penghapusan-pph-21-su dah-tepat-
jangan-perkeruh-lagi-dengan-omnibus-law-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik kebijakan
penghapusan PPh 21, karena hal itu akan meningkatkan daya beli buruh senilai
potongan pajak tersebut. Namun demikian, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan,
hal yang juga harus diperhatikan adalah nilai harga-harga beberapa barang
kebutuhan pokok di pasaran mulai meningkat.
"Seperti harga minyak goreng, gula, telur, dan harga bensin premium yang belum
turun di tengah anjloknya harga minyak dunia. Sehingga nilai potongan pajak
tersebut akan tergerus oleh inflasi harga barang tersebut," tegasnya, Sabtu (14/3).
Di samping itu, juga perlu dihitung kembali apakah hilangnya nilai PPh 21 yang
masuk kas negara seimbang dengan penambahan nilai daya beli para buruh
tersebut, karena faktor wabah virus Corona sudah mengakibatkan perusahaan
banyak yang merumahkan pekerjanya.
Terutama di sektor labour intensive seperti garmen, tekstil, penerbangan,
pariwisata, komponen elektronik, dan lain-lain.
Akibat dirumahkan, terjadi penurunan pendapatan buruh akibat para buruh
dirumahkan. Misal hilangnya tunjangan transport, kehadiran, tunjangan lainnya,
serta pemotongan gaji berlaku di beberapa perusahaan.
Menurut Iqbal, ini terjadi sejak satu minggu diumumkannya ada penderita Corona
oleh pemerintah dan menurunnya output produksi perusahaan akibat menurunnya
raw material manufaktur dan menurunnya jumlah turis.
"Sehingga sebelum ada potongan pajak pun daya beli buruh sudah turun karena
gaji mereka sudah berkurang 40 persen akibat tidak ada pekerjaan seperti di Bali,
Batam, Jakarta, Medan, dan Surabaya," kata Said Iqbal.
Pada prinsipnya, KSPI mengapresiasi langkah pemerintah tersebut dan secara
bersamaan penanganan pademik Corona harus cepat diselesaikan agar bisnis
kembali normal. Dan jangan menambah masalah dengan mengajukan omnibus law
RUU Cipta Kerja yang ditolak seluruh kalangan buruh dan masyarakat umum.
Page 33 of 89.
