Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 29
Title OMNIBUS LAW UNTUK SIAPA?
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 15 Maret 2020
Page/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/296862-omnibus-law-untuk-siapa
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
SELAIN isu coronavirus disease 2019 (COVID-19), saat ini ruang publik sedang
diramaikan dengan kontroversi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dirancang oleh
Pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Terlepas diskursus substansialnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
Cipta Kerja ini dinilai selain memiliki kelemahan seperti terkesan dominasi eksekutif
dan cenderung mengubah praktika pembentukan peraturan perundang-undangan,
juga memiliki sejumlah keunggulan tertentu, di antaranya dapat menjadi solusi bagi
penyelesaian konflik antarperaturan perundang-undangan atau benturan
antarregulasi, selain solusi bagi inkonsistensi regulasi.
Pihak yang pro terhadap omnibus law ini berpandangan bahwa di tengah
persaingan ekonomi global, pemerintah harus mengakselarasi proses pembangunan
ekonomi agar dapat menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045. Salah
satu upaya pemerintah ialah dengan menciptakan regulasi yang ramah terhadap
investasi dan dapat mempercepat laju proses pembangunan. Namun, kondisi riil di
lapangan kerap terhambat oleh problema regulasi yang dinilai menghambat
investasi.
Atas dasar itulah pemerintah ingin memangkas jalur ini melalui kebijakan deregulasi
dan debirokrasi. Konkritnya pemerintah ingin melakukan reformasi hukum melalui
RUU omnibus law agar dapat mempermudah dan membentuk iklim investasi yang
ramah bagi para investor demi kesejahteraan rakyat.
Masih asing Isu omnibus law ini muncual ketika pidato pelantikan Presiden yang
menyebutkan bahwa pemerintah akan menerbitkan dua undang-undang besar yakni
UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Secara konseptual,
omnibus law merupakan istilah yang diterapkan di negara-negara yang memiliki
sistem hukum common law seperti Amerika Serikat.
Sementara itu, negara Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law, sehingga
istilah omnibus law ini relatif asing dalam sistem hukum negara Indonesia.
Pembentukan suatu produk hukum di Indonesia sendiri mengacu pada UU Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
Page 28 of 89.
