Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 63

Title          OMNIBUS LAW CARA SEDERHANAKAN RIBUAN BIROKRASI INVESTASI
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      14 Maret 2020
                              https://daerah.sindonews.com/read/1556557/174/omnibus-law-cara-sederha nakan-
               Page/URL
                              ribuan-birokrasi-investasi-1584194204
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive




















               Salah satu manfaat dari penerapan Omnibus Law di Indonesia, yakni menyelesaikan
               situasi "hiper regulasi".

               Hal ini dikatakan Pakar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muslim
               Indonesia Makassar, Fahri Bachmid mengatakan.

               "Saat ini secara positif terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah
               yang secara teknis menggambarkan kompleksitas regulasi di Indonesia," kata Fahri
               dalam keterangannya Sabtu (14/3/202).

               Fahri menjelaskan konsepsi dan penerapan Omnibus Law secara teoretis merupakan
               metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam
               undang-undang; atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang
               ke dalam satu undang-undang tematik.

               Menurutnya, secara teknis, dalam rangka penyiapan regulasi pelaksana Omnibus
               Law secara paralel dengan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta
               Lapangan Kerja bersama DPR RI, setiap menteri atau kepala lembaga perlu
               menyiapkan regulasi teknis sebagai derivatif, yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan
               Lingkungan, Perizinan Bangunan Gedung, Perizinan Sektor, Persyaratan Investasi,
               Ketenagakerjaan, UMKM, Pengadaan Tanah, Investasi dan proyek pemerintah, serta
               Kawasan Ekonomi.

               "Sehingga konsekuensi penerapan Omnibus Law yakni, undang-undang existing
               masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau
               dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan undang-undang existing tidak diberlakukan lagi,
               apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku yang
               merupakan inti atau ruh dari undang-undang tersebut," ujarnya.






                                                       Page 62 of 89.
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68