Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 63
Title OMNIBUS LAW CARA SEDERHANAKAN RIBUAN BIROKRASI INVESTASI
Media Name sindonews.com
Pub. Date 14 Maret 2020
https://daerah.sindonews.com/read/1556557/174/omnibus-law-cara-sederha nakan-
Page/URL
ribuan-birokrasi-investasi-1584194204
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Salah satu manfaat dari penerapan Omnibus Law di Indonesia, yakni menyelesaikan
situasi "hiper regulasi".
Hal ini dikatakan Pakar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia Makassar, Fahri Bachmid mengatakan.
"Saat ini secara positif terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah
yang secara teknis menggambarkan kompleksitas regulasi di Indonesia," kata Fahri
dalam keterangannya Sabtu (14/3/202).
Fahri menjelaskan konsepsi dan penerapan Omnibus Law secara teoretis merupakan
metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam
undang-undang; atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang
ke dalam satu undang-undang tematik.
Menurutnya, secara teknis, dalam rangka penyiapan regulasi pelaksana Omnibus
Law secara paralel dengan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta
Lapangan Kerja bersama DPR RI, setiap menteri atau kepala lembaga perlu
menyiapkan regulasi teknis sebagai derivatif, yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan
Lingkungan, Perizinan Bangunan Gedung, Perizinan Sektor, Persyaratan Investasi,
Ketenagakerjaan, UMKM, Pengadaan Tanah, Investasi dan proyek pemerintah, serta
Kawasan Ekonomi.
"Sehingga konsekuensi penerapan Omnibus Law yakni, undang-undang existing
masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau
dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan undang-undang existing tidak diberlakukan lagi,
apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku yang
merupakan inti atau ruh dari undang-undang tersebut," ujarnya.
Page 62 of 89.
