Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 64
Selain itu, menurut Fahri, penerapan Omnibus Law secara teknis yuridis akan
membuat sekitar 79 undang-undang terkena pembatalan, baik sebagian pada pasal
tertentu atau mengganti/mencabut, yang membutuhkan kajian mendalam serta
diharmonisasi secara cermat dan hati-hati, agar sistem hukum tidak rusak atau
terjadi kekacauan pada aspek penerapan di lapangan.
Pada saat ini, RUU Omnibus Law sudah berada di DPR RI, ia mengingatkan agar di
dalam pembahasannya, benar-benar dilakukan secara cermat dan membutuhkan
kehati-hatian yang tinggi sehingga visi pembangunan nasional, khususnya pada
sektor ekonomi, dapat berjalan dengan baik dan proporsional di bawah payung
konsep Omnibus Law.
Selain itu, di sisi yang lain, tidak mengacaukan sistem hukum nasional yang sudah
dibangun secara positif dengan regulasi "existing" yang telah berjalan selama ini,
kemudian aspek lain yang wajib dipedomani adalah konsep Omnibus Law senantiasa
berjalan bersamaan dengan HAM sebagaimana telah dijamin di konstitusi Undang-
Undang Dasar 1945.
"Agar ke depan jika telah diberlakukan Omnibus Law, tidak digugat melalui
Mahkamah Konstitusi karena dinilai melanggar hak konstitusional warga negara, hal
ini yang sejak semula harus dibahas secara baik dan hati-hati," tambahnya.
(vhs).
Page 63 of 89.
