Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 73
Title JOKOWI TAK MINTA PERCEPATAN OMNIBUS LAW
Media Name republika.co.id
Pub. Date 13 Maret 2020
https://republika.co.id/berita/q73vzs384/wakil-ketua-dpr-jokowi-tanya- soal-
Page/URL
perkembangan-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengakui bahwa Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi) pernah bertanya soal perkembangan pembahasan Omnibus Law. Tak ada
permintaan percepatan pembahasan sekalipun pembahasan draf tersebut hingga
saat ini belum berlanjut, setelah diserahkan oleh Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto ke Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Presiden menanyakan sudah sampai mana. Saya sampaikan proses pada saat 12
Februari kemudian kita disposisi bu ketua kepada Kesekjenan. Kesekjenan ini sudah
sampai mana kita belum tahu. Saya harus cek lagi nanti," kata Aziz di Senayan,
Jakarta Pusat, Kamis (12/3).
Setelah mendapat penjelasan, Aziz mengatakan, Jokowi kemudian meminta para
pimpinan DPR untuk berkoordinasi dengan Kesekretariatan Jenderal. Aziz
mengklaim, tak ada pertanyaan lain maupun permintaan mempercepat proses.
"Beliau (Presiden Jokowi) hanya menanyakan prosesnya sudah sampai mana," kata
dia. Terkait pro kontra yang terus menyertai Omnibus Law, Aziz mengatakan,
nantinya hal-hal tersebut akan dibahas lebih lanjut. Ia berjanji, DPR akan
melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan Omnibus Law agar dapat merinci
permasalahan dalam draf RUU tersebut.
Selanjutnya, permasalahan tersebut, akan dimasukkan dalam daftar inventarisasi
masalah (DIM). Para fraksi partai politik di DPR, kata Aziz bahkan sudah memiliki
ahlinya masing-masing untuk mengkaji draf Omnibus Law tersebut.
"Fraksi-fraksi sudah punya tim, sudah punya tim ahli masing-masing, walaupun DPR
juga ada. Semua akan dikaji apa yang masuk di DPR," ujar Politikus Partai Golkar
itu.
Untuk diketahui, sejak diserahkan pada 12 Februari 2020, draf Omnibus Law
rancangan pemerintah itu belum juga dibahas oleh DPR RI. Alur setelah diterima,
harusnya pimpinan DPR segera menggelar rapat pimpinan (Rapim) dan diteruskan
ke Badan Musyawarah (Bamus) sebelum akhirnya dibahas secara menyeluruh.
Namun, proses tersebut belum berjalan.
Di luar DPR, Omnibus Law sendiri masih disertai berbagai kontroversi. Kontroversi
itu di antaranya terkait kesalahan pasal, ditabraknya sistem perundang-undangan,
hingga isu pemangkasan hak-hak pekerja atau buruh.
Page 72 of 89.
