Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 77
Title PEMERINTAH KAJI INSENTIF IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DEMI TANGKAL EFEK
CORONA
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 13 Maret 2020
Page/URL https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-kaji-insentif-iuran-bpjs -ketenagakerjaan-
demi-tangkal-efek-corona
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah bakal membebaskan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan sebagai salah satu paket stimulus kedua guna meredam dampak
virus corona terhadap ekonomi dalam negeri.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso
mengatakan rencana ini masih dalam tahap pembahasan. Ada dua skenario insentif
BPJS Ketenagakerjaan antara lain pembebasan atau penundaan pembayaran iuran.
"BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan adanya pembebasan atau penundaan iuran
beberapa program seperti jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan
kematian," kata Susiwijono di kantornya, Kamis (12/3).
Adapun besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan berkisar antara 0,24%-5,7% dari total
upah yang diterima pekerja.
Ekonom Institute for Development of Ekonomics and Finance (Indef) Enny Sri
Hartati mengatakan bahwa pemerintah harus benar-benar mengkaji efektifitas dan
efisiensi dari stimulus BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
Sebab, bila dibandingkan dengan rencana pembebasan atau penundaan Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 21, nilai iuran BPJS Ketenagakerjaan lebih tinggi. Dus,
keseimbangan fiskal benar-benar perlu diperhatikan.
Enny menerka mau tidak mau pembiayaan lewat surat utang perlu ditambah. Di sisi
lain yield surat utang dalam negeri saat ini relatif lebih tinggi ketimbang negara lain.
Sehingga bunga utang dan nilai utang pemerintah makin banyak.
Indef memprediksi dengan sereteng relaksasi pemerintah untuk menghadapi
dampak virus corona terhadap perekonomian akan membuat penerimaan negara
semakin kecil di tahun ini bahkan sampai 2022.
"Relaksasi memang dibutuhkan ketika ekonomi lesu, tapi konsekuensinya defisit
Page 76 of 89.
