Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 79

Title          OMNIBUS LAW DIHARAPKAN AKOMODIR SEMUA KEPENTINGAN NASIONAL
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      13 Maret 2020
                              https://republika.co.id/berita/q73i3s354/omnibus-law-diharapkan-akomod ir-semua-
               Page/URL
                              kepentingan-nasional
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika mengingatkan
               pemerintah agar keberadaan Omnibus Law itu harus mengakomodir kepentingan
               nasional. Dia meminta pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap usaha
               kecil, kelestarian lingkungan dan kedaulatan ekonomi.

               "Secara keseluruhan sekurangnya dua RUU tersebut harus mengadopsi lima
               kepentingan ekonomi nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata
               Ahmad di Jakarta, Kamis (12/3).

               Ahmad kemudian mengungkapkan mengenai lima kepentingan ekonomi nasional
               yang wajib terakomodir. Pertama, memastikan stabilitas ekonomi terjaga mulai dari
               pertumbuhan, inflasi, perdagangan, nilai tukar.

               Kedua, meningkatkan mutu dan keadilan pembangunan seperti penurunan
               ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan. Ketiga, memperkuat kedaulatan dan
               kemandirian ekonomi dalam bidang penguasaan sektor energi, pangan, keuangan,
               dan lain-lain.

               Keempat, memastikan keberlanjutan pembangunan dalam hal perbaikan ekologi,
               mutu manusia, infrastruktur hingga daya saing. Kelima, tata kelola pembangunan
               yang kian mapan, transparan, partisipatif dan akuntabel.

               "Ukuran-ukuran tersebut yang mesti dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam
               tiap pembahasan, pasal demi pasal," katanya.

               Omnibus Law kini tengah berada dalam bahasan pemerintah bersama DPR di
               parelemen. Meski demikian, keberadaan rancangan undang-undang (RUU) itu
               hingga kini masih mendapatkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

               Ahmad mengimbau agar bahwa RUU tersebut dibahas secara utuh dan hati-hati. Dia
               mengatakan, pemerintah dan DPR juga harus melibatkan seluruh pemangku
               kepentingan sehingga tujuan besarnya dapat diraih bersama tanpa ada yang
               ditinggalkan atau dirugikan.







                                                       Page 78 of 89.
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84