Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2020
P. 83
baik yang di perusahaan mikro, kecil, menengah dan pekerja kreatif serta ibu-ibu
hijaber yang bekreja di rumah melalui jaringan media online.
Hal ini dimaksudkan agar semua khalayak pekerja dapat memahami secara utuh
tentang maksud pemerintahan Jokowi ini mengeluarkan kebijakan omnibus law.
"Omnibus Law merupakan rencana Presiden Jokowi menangkis berbagai hambatan
untuk penciptaan lapangan kerja," ujar Praktisi Komunikasi Media Rahmat Edi
Irawan yang biasa dipanggil dengan akronim namanya REI.
Edy Budiyarso menyebut Indonesia sedang menghadapi tantangan internal dan
internasional.
"Jumlah pengangguran mencapai lebih dari 7 juta jiwa, dan angkatan kerja baru
membutuhkan langkah-langkah pemecahan oleh Pemerintah, termasuk situasi
perekonomian dunia yang sedang mengkerut," kata Edy yang menyoroti peluang
dunia kreatif Indonesia untuk membaca keadaan ini sebagai peluang.
Sebab, tambah Edy, Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat besar, dan
pada saat yang sama Jepang sedang sun set karena masyarakatnya didominasi oleh
kelompok usia tidak produktif.
"Omnibus Law disusun untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut dan
mengkapitalisasi peluang positif secara ekonomi untuk kesejahteraan Indonesia,"
kata Edy Budyarso.
Salah satu langkah konkret untuk mengatasi pengangguran adalah dengan
membuat situasi yang kondusif untuk investasi dengan menyinkronkan pasal-pasal
perundang-undangan yang kontradiktif dengan menggunakan metode omnibus.
Termasuk di dalam penggabungan undang-undang sejenis itu, kata Agata,
bagaimana menjawab perkembangan teknologi yang menghilangkan peran tenaga
kerja manusia secara massif.
Menurut Agatha, ada tiga hal yang harus dilindungi terkait tenaga kerja: Pertama,
sudah lulus tapi belum dapat pekerjaan, ini masuk program Kartu Pra Kerja.
Kedua, yang sudah bekerja dan harus dijaga, ketiga, yang di-PHK, dan harus
dilindungi hak-haknya.
"Mereka yang menolak Omnibus Law karena mendapat informasi tidak utuh. Selain
memangkas kontradiksi, Omnibus Law Cipta Kerja mengatur perlindungan tenaga
kerja yang belum diatur di Undang-undang nomor 13 tahun 2003," kata Agata
menjawab pertanyaan Jessica, salah satu dari sekitar 120 orang peserta diskusi.
Ketentuan jam kerja 7 jam untuk 6 hari kerja, kata Agata, itu belum terakomodasi
dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Page 82 of 89.
