Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020
P. 105

"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu
              terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status
              WTP," ujar Ida dalam siaran persnya, Senin (20/7).

              Ida menegaskan keberhasilan pihaknya meraih WTP empat kali secara berturut-turut tersebut,
              tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi dan kerja sama dari seluruh pejabat di Kemenaker
              dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Opini WTP
              dari BPK tersebut, merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap jajaran di Kemenaker baik
              pimpinan  maupun  staf,  untuk  senantiasa  menggunakan  anggaran  negara  secara  baik,
              transparan dan akuntabel.

              "Predikat WTP ini agar bisa kita pertahankan. Yang masih kurang harus terus-menerus kita
              perbaiki di masa mendatang. Kemnaker berkomitmen, apa yang kami lakukan itu harus sesuai
              dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,"  tambah  politikus  Partai  Kebangkitan
              Bangsa (PKB) tersebut.

              Selanjutnya, Ida berharap di tahun 2020 seluruh pejabat tinggi madya dan pratama mampu
              melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan di Kemenaker, termasuk realisasi
              anggaran.  Juga  diharapkan,  agar  output-nya  bisa  berkualitas,  sehingga  dampaknya  bisa
              dirasakan  oleh  masyarakat.  Juga  anggarannya  bisa  dipertanggungjawabkan  sesuai  standar
              akuntasi dan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

              Sementara itu, Ketua BPK RI Firman Agung Sampurna dalam sambutannya mengatakan pada
              tahun  2020  ini,  berdasarkan  ketentuan  UU  Keuangan  Negara  dan  UU  APBN,  setiap  tahun
              pemerintah menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
              APBN untuk diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari 87 laporan K/L.
              Termasuk  Laporan  Keuangan  Bendahara  Umum  keuangan  Negara  (LKBUN)  dan  LKPP  yang
              mengkonsolidasi seluruh LKKL dan LKBUN tersebut.
              "LKPP  tahun  2019  mencakup  tujuh  komponen  laporan  keuangan.  Yaitu  laporan  realisasi
              anggaran,  laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih,  neraca,  laporan  operasional,  laporan
              perubahan equitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan," tutur Firman.



































                                                           104
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110