Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk memastikan penerimaan BLT subsidi
gaji agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran BLT subsidi gaji, Kemnaker terus berkoordinasi
dan rapat pembahasan secara maraton dengan berbagai pihak seperti misalnya BPK, KPK, BPKP,
DJP Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Himbara.

“Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai
pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai
pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK maupun BPKP,” ujarnya dalam keterangannya,
Minggu (13/12/2020).

2. Dana yang Sudah Disalurkan pada BLT Termin Kedua

Hingga 8 Desember 2020, pemerintah sudah menyalurkan anggaran Rp13,228 triliun untuk BSU
termin kedua.

3. Anggaran Rp13 Triliun Sudah Diterima 11.023.780 Pekerja

Dana Rp13,228 triliun telah disalurkan kepada 11.023.780 pekerja yang gajinya terdampak
pandemi Covid-19.

4. Rincian Pencairan BLT Termin Kedua

Adapun rinciannya, besaran anggaran yang telah disalurkan melalui tahap pertama pada termin
kedua penyaluran subsidi gaji atau upah anggarannya mencapai Rp2,613 triliun. Sementara
untuk tahap kedua dan ketiga masing-masing Rp3,253 triliun dan Rp3,775 triliun.

Kemudian untuk tahap IV mencapai Rp2,927 triliun. Dan terakhir untuk tahap V termin kedua
angkanya mencapai Rp657,853 miliar.

5. Menaker Pastikan Tak Ada Dana yang Mengendap

Ida menyampaikan, sisa anggaran dikembalikan dan dimanfaatkan sebagai subsidi gaji guru
honorer melalui masing-masing instansi, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Kami pastikan tidak ada dana sisa yang mengendap di Kemenaker. Kalau ada dana sisa, akan
kami kembalikan langsung ke kas negara," tegas Ida.

6. Ditargetkan Pencairan Rampung Akhir Desember

Ida Fauziyah mengatakan bahwa proses pencairan BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah
(BSU) termin II yang ditargetkan rampung akhir Desember 2020 sepenuhnya dikawal oleh BPK,
BPKP, dan KPK.

"Tujuan kami meminta pendampingan baik oleh BPK, BPKP, dan KPK adalah memastikan agar
program ini berjalan dengan transparan dan akuntabel," ujar Ida dalam video virtual di Jakarta.

150