Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020

Judul Regulasi Diperbaiki, Begini Cara Pemerintah Ngayomi Buruh Migran
Nama Media sindonews.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/275126/34/regulasi-diperbaiki-
begini-cara-pemerintah-ngayomi-buruh-migran-1608509542
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2020-12-21 08:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK) UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagai
regulasi yang baik karena UU ini memiliki cita-cita agar PMI beserta keluarganya benar-benar
dapat terlindungi, baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja

positive - Aris Wahyudi (Staf Ahli Menaker) Perlindungan PMI itu dari hulu sampai hilir, dari
kampung halaman hingga pulang kembali ke kampung halaman. Untuk itu, program dan
kebijakan ini harus bisa melibatkan semua stakeholders
positive - Eva Trisiana (Direktur Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Luar Negeri) Untuk
community parenting dan koperasi ini perlu peningkatan karena di beberapa tempat ada yang
belum tersentuh pliar tersebut

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan perbaikan regulasi dalam upaya
meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Direktur Jenderal Binapenta dan
PKK Suhartono mengatakan perbaikan tata kelola tersebut dilakukan pada sisi regulasi, program
dan upaya penempatan PMI di luar negeri.
"UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagai regulasi yang baik karena UU ini memiliki cita-cita agar PMI
beserta keluarganya benar-benar dapat terlindungi, baik pada masa sebelum bekerja, selama
bekerja, dan setelah bekerja," kata Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Suhartono, di Jakarta,
Senin (21/12/2020).

REGULASI DIPERBAIKI, BEGINI CARA PEMERINTAH NGAYOMI BURUH MIGRAN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan perbaikan regulasi dalam upaya
meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Direktur Jenderal Binapenta dan
PKK Suhartono mengatakan perbaikan tata kelola tersebut dilakukan pada sisi regulasi, program
dan upaya penempatan PMI di luar negeri.
155