Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020

"UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagai regulasi yang baik karena UU ini memiliki cita-cita agar PMI
beserta keluarganya benar-benar dapat terlindungi, baik pada masa sebelum bekerja, selama
bekerja, dan setelah bekerja," kata Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Suhartono, di Jakarta,
Senin (21/12/2020).

Sedangkan dari sisi program dan kebijakan, Aris menyebut bahwa dalam beberapa tahun
terakhir, Kemnaker telah membuat sejumlah upaya perbaikan tata kelola penempatan dan
pelindungan PMI. Di antaranya adalah program kerja sama luar negeri; Layanan Terpadu Satu
Atap (LTSA); Desa Migran Produktif (Desmigratif); dan pembentukan Satgas Pencegahan PMI
Nonprosedural.

"Perlindungan PMI itu dari hulu sampai hilir, dari kampung halaman hingga pulang kembali ke
kampung halaman. Untuk itu, program dan kebijakan ini harus bisa melibatkan semua
stakeholders," jelasnya.

Sementara iru, Direktur Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Eva Trisiana,
mengatakan, Kemnaker telah melakukan evaluasi internal dan masih menunggu hasil evaluasi
terhadap salah satu programnya, yaitu program Desmigratif. Evaluasi tersebut tentang
perbandingan desa yang ada intervensi Desmigratif maupun desa tanpa intervensi Desmigratif
terkait tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.

Meski belum komprehensif, dari evaluasi awal, terlihat dua pilar Desmigratif cukup dilakukan
secara baik, yakni pilar layanan imigrasi dan usaha produktif. "Untuk community parenting dan
koperasi ini perlu peningkatan karena di beberapa tempat ada yang belum tersentuh pliar
tersebut," ujarnya.

Eva mengungkapkan, sebagai upaya perlindungan pekerja migran dan keluarganya, Kemnaker
telah membangun Desmigratif sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, sebanyak 402 Desmigratif
telah terbangun. Namun mengingat adanya pelaksanaan evaluasi sepanjang tahun 2020, maka
untuk tahun ini belum ada lagi penambahan desa.

(nng).

156