Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020
P. 155

Tes berisi 18 soal yang harus dikerjakan dalam waktu maksimal 25 menit.

              Soal yang diujikan berupa soal matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non-
              sastra.

              Penggunaan  alat  bantu  corat-coret  seperti  kertas,  pensil/pulpen  diperbolehkan  untuk
              menyelesaikan soal.

              Setelah isi tes, hasil tes akan dievaluasi, mohon menunggu sebentar sekitar 5 menit, jika sudah
              5 menit belum ada perubahan, silahkan klik tombol Refresh.
              Kemudian akan menerima notifikasi hasil tes lolos/gagal.

              Kartu Prakerja Gelombang 12 Dibuka Tahun 2021, Login www.prakerja.go.id untuk Daftar, Ini
              Syaratnya Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id, Pendaftaran Dibuka
              Kembali Tahun 2021 Apa itu Kartu Prakerja? Dikutip dari prakerja.go.id, program Kartu Prakerja
              adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

              Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga untuk
              pekerja/buruh  yang  terkena  PHK  dan  pekerja/buruh  yang  membutuhkan  peningkatan
              kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah,
              termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

              Tujuan dari program Kartu Prakerja ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan
              kerja,  meningkatkan  produktivitas  dan  daya  saing  angkatan  kerja,  serta  mengembangkan
              kewirausahaan.

              Namun, Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada: - Pejabat Negara; - Pimpinan dan Anggota
              Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - Aparatur Sipil Negara; - Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
              -  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia;  -  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa;  dan  -
              Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik
              daerah.





































                                                           154
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160