Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020
P. 47
Di sisi lain, di dalam negeri, ada kalangan yang memandang sebelah mata perjuangan anak
bangsa memperbaiki taraf hidup dan mengaktualisasi diri. Upaya memperlebar pasar kerja di
timur tengah, misalnya, hingga saat ini masih menemui jalan buntu.
Pemerintah seperti kagok untuk membuka pasar kerja terbesar bagi Indonesia itu. Moratorium
selama belasan tahun sepertinya berubah menjadi penghentian penempatan sama sekali, tanpa
ada kemungkinan dibuka kembali.
Di sisi lain, ketika Taiwan menghentikan sementara penerimaan pekerja migran asal Indonesia
di masa pandemi membuat banyak kalangan kebakaran jenggot.
Jika penempatan pekerja migran menjatuhkan marwah kemanusiaan bangsa ini, maka
penempatan ke semua negara harusnya dihentikan, tetapi jika penempatan dibutuhkan untuk
mengatasi pengangguran karena lapangan kerja dalam negeri masih sangat terbatas, maka
semua peluang kerja manca negara hendaknya segera dibuka sehingga jika satu dua negara
memghentikan penempatan sepihak maka tidak terlalu berpengaruh.
Adalah Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani pada 18
Desember 2020 melalui media mempertanyakan apakah perpanjangan penangguhan
penempatan pekerja migran ke Taiwan terkait masalah politik.
Benny juga menyatakan kekecewaannya atas keputusan Taiwan yang memperpanjang
penangguhan penerimaan pekerja migran Indonesia dalam jangka waktu tidak ditentukan.
Dia kecewa karena kebijakan tersebut dibuat tanpa menunggu hasil investigasi dari pemerintah
Indonesia atas kasus 85 pekerja Indonesia yang dikirim 14 perusahaan penempatan dinyatakan
positif COVID-19 setelah diperiksa di negara tersebut.
Pertimbangan medis Taipei Economic and Trade Office (TETO) menyatakan Taiwan dan
Indonesia memiliki hubungan bilateral yang erat. Perpanjangan periode penangguhan
penempatan PMI ke Taiwan adalah semata-mata berdasarkan pertimbangan pencegahan
epidemi dan tidak memiliki implikasi politik.
Pemerintah Taiwan bersedia untuk membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia
jika kedua negara mencapai konsensus tentang langkah-langkah pencegahan epidemi.
Pekerja migran Indonesia, menurut rilis TETO di Jakarta, sudah menjadi sumber utama kasus
COVID-19 dari luar (impor). Sejak 16 Oktober hingga 17 Desember 2020, telah ditemukan total
226 kasus impor, 127 orang (50 persen) diantaranya adalah pekerja migran asal Indonesia.
Dari 127 itu, 76 (60 persen) diantaranya membawa hasil pemeriksaan PCR negatif dari Indonesia,
namun setelah diperiksa di Taiwan dikonfirmasi positif.
Hal ini mengejutkan dan menimbulkan perhatian serius dari masyarakat Taiwan.
Negara pulau itu juga menerima pekerja dari Filipina, Vietnam, dan Thailand, namun tidak ada
kasus (nol) positif dari dua negara terakhir pada periode tersebut.
Sedangkan Filipina memiliki 34 kasus, namun hanya 4 kasus (9 persen) yang membawa hasil
pemeriksaan PCR negatif dari Filipina yang terkonfirmasi positif setelah melakukan pemeriksaan
di Taiwan.
Jauh lebih rendah dibandingkan proporsi 60 persen dari Indonesia. Larangan pekerja Indonesia
masuk ke Taiwan semata-mata karena terlalu banyak kasus impor dari Indonesia dan tingkat
perbedaan hasil pemeriksaan PCR terlalu tinggi.
46
