Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020
P. 80
"Biasanya presiden begitu. Kalau ada hal -hal dianggap penting, Presiden mengajak bicara
Wapres. Mungkin aja (Reshuffle), kan namanya isu strategis," pungkasnya.
Wacana reshuffle menguat Informasi yang diperoleh Tribunnews.com, sejumlah relawan Jokowi
menggelar rapat konsolidasi di Jakarta, Sabtu (12/12/2020) lalu.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan relawan antara lain Projo, Bara JP, Seknas Jokowi, Rejo,
Maluku Satu Hati (Maluku Voor Jokowi ), JPKP, Purworejo Center, Alumni Trisakti, JoMan,
Josmart, dan relawan lainnya.
"Kami nilai, Presiden sudah harus lakukan reshuflle. Menteri yang tertangkap KPK dan kinerja
para menteri yang dinilai tidak menunjukan progres signifkan, kami nilai perlu diganti. Khususnya
menteri yang tertangkap KPK, Hal itu tentu membuat malu pemerintah," ungkap Ketua Umum
Maluku Satu Hati, James Talakua yang hadir dalam pertemuan itu.
Diumumkan lusa? Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap kali melakukan reshuffle pada hari Rabu.
Selama menjabat sebagai presiden, terhitung sudah tiga kali Jokowi melakukan reshuffle pada
hari Rabu.
Reshuffle pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle
pertama 12 Agustus 2015 dan reshuffle kedua 27 Juli 2016.
Sisanya yakni reshuffle ketiga terjadi pada Rabu Pahing (17/1/2018).
Pengumuman susunan menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berlangsung pada
Rabu Legi (23/10/2019).
Lusa, tepatnya tanggal 23 Desember merupakan weton Rabu Pon dalam penanggalan
masyarakat Jawa.
Isu berhembus di lingkungan Istana bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle pada pekan depan.
Dua kursi menteri yang ditinggalkan merupakan "jatah" PDIP dan Partai Gerindra.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, Jokowi
sedang melihat waktu yang tepat.
"Soal kepercayaan Jawa. Dia tidak hanya Rabu, tapi Rabu nya Pon. Biasanya orang Jawa seperti
itu, sangat kental ke-Jawaannya. Mengikuti penanggalan Jawa. Yang dianggap menurutnya hari
yang baik," ujarnya kepada Tribun Network, Sabtu (19/12/2020).
Ujang berpandangan bisa saja ada pergeseran di antar kementerian, tanpa mengurangi 'jatah'
partai politik.
Menurut dia, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Review, ada beberapa pos kementerian,
yang kinerjanya kurang baik.
"Terkait kinerja berdasarkan hasil survei kami, ada Kemensos, Kementerian Agama,
Kemenkumham, Kemendikbud, dan Kemenparekraf, dan Kemenaker yang dianggap banyak
terkena PHK," ucapnya.
Yang pasti, ucap Ujang, pos Menteri harus diisi oleh sosok yang berintegritas, memiliki keahlian
di bidangnya, dan memiliki penerimaan dari elite politik dan masyarakat.
"Kriteria itu yang penting, untuk setidaknya dua kursi menteri yang saat ini kosong," imbuh
Ujang.
79
