Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020

KOMITMEN DITJEN IMIGRASI LINDUNGI & LAYANI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
berkomitmen memberikan perhatian yang besar terhadap nasib para pekerja migran Indonesia
(PMI). Ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar seluruh stakeholder melindungi
para PMI mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, sejak proses sebelum keberangkatan
hingga kembali ke rumahnya masing-masing.

"Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari stakeholder yang memiliki tugas dan
tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja migran
kita. Dan Imigrasi berkomitmen penuh dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada
mereka," tegas Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting dalam keterangan tertulis, Senin
(21/12/2020) "Indonesia merupakan 10 negara besar dalam pengiriman pekerja migran di dunia.
Dan remitansi yang dihasilkan PMI termasuk 10 besar penyumbang devisa negara. Sudah
selayaknya kita memberikan jaminan atas hak, kesempatan dan perlindungan bagi mereka,"
lanjut Jhoni.

Remitansi adalah uang yang dikirim oleh para pekerja di luar negeri ke negara asalnya. Remitansi
yang dihasilkan PMI sangat besar. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia
(BI) mencatat total remitansi PMI tahun 2019 senilai USD 11,435 miliar.

Dari tahun ke tahun, remitansi PMI nilainya terus meningkat dan memberikan sumbangan
signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hanya tahun 2020 saja remitansi mengalami
penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun pasca-COVID-19, diperkirakan akan kembali
meningkat. Remitansi PMI termasuk 10 besar penyumbang devisa negara terbesar.

Jhoni mengatakan tingginya sumbangan PMI terhadap devisa negara selama ini berbanding
terbalik dengan perlakuan yang mereka terima. Sebelum keberangkatan, proses keberangkatan,
di tempat penempatan hingga kedatangan kembali, para PMI sering mengalami diskriminasi,
pemerasan dan kekerasan.

Imigrasi sendiri, menurut Jhoni Ginting, telah lama memberikan kepedulian kepada PMI. Di
antaranya memberikan biaya nol rupiah alias gratis untuk pembuatan paspor bagi WNI yang
pertama kali menjadi PMI. Kemudian sejak September lalu menyediakan jalur cepat atau fast
track untuk proses pengurusan keimigrasian di bandara.

"Sejak September kami telah menyediakan jalur VVIP atau fast track khusus kepada PMI untuk
proses keimigrasian. Sementara penggratisan paspor telah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu
berdasar Peraturan Menteri. Terakhir, ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 9 Tahun 2020," ujarnya lebih lanjut.

Diberitakan sebelumnya, Kemenkumham menandatangani nota kesepahaman dengan Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang Kerja Sama dalam Upaya Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia di Lounge Pekerja Migran Indonesia, Terminal 3 Bandara Soekarno
Hatta, Jumat (18/12/2020).
Jhoni menjelaskan ruang lingkup kerjas ama antara Kemenkumham dengan BP2MI meliputi
empat hal. Pertama, Integrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Kedua,
penerbitan paspor pada Layanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, melakukan pencegahan sindikasi
pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural, dan keempat peningkatan kapasitas
sumber daya manusia.

"Kerja sama ini membentuk integrasi dan sinergi antara sistem yang dimiliki Imigrasi dan BP2MI.
Sebagai contoh, SIMKIM terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia atau Sisko P2MI dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja," paparnya.

97