Page 25 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 NOVEMBER 2019
P. 25
Yang menjadi kewajiban gubernur yaitu menetapkan upah minimum provinsi (UMP)
dan hal itu pun sudah ditempuh Ridwan Kamil.
Sedangkan apabila UMK tidak ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 78/2015 maka hal itu tidak melanggar.
Lebih lanjut Saut mengatakan dengan mengeluarkan surat edaran yang menyatakan
UMK 2020 tidak boleh lebih rendah dibandingkan dengan UMK 2019 dan hal
tersebut dianggap sebagai langkah tepat.
"Dengan penyerahan mekanisme pengupahan berdasarkan perundingan dalam
skala lokal. Itu sudah tepat menyerahkan pada pekerja dan pengusaha. Kalau sudah
melewati batas upah minimum, ya itu idealnya dirundingkan," kata dia.
"Tiap perusahaan itu memiliki kondisi kemampuan yang berbeda tingkat
produktivitas pekerja yang berbeda," lanjut dia.
Dia menambahkan Gubernur Jabar juga menekankan kebijakan yang penting
dengan memastikan UMK 2020 tidak boleh rendah dengan UMK 2019.
Dirinya menilai dengan menerapkan hal ini maka tidak ada kondisi penurunan upah
pekerja seperti yang dikhawatirkan.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan UMP yang sudah berjalan cukup efektif menekan
peluang disparitas upah dan dengan penekanan perundingan bipartite, maka
pemerintah daerah tinggal memastikan perundingan bisa berjalan dengan baik.
"Kemudian adanya struktur dan skala upah ini bisa menjadi acuan dan transparansi
yang membuat pekerja nyaman, pemerintah tetap mengawasi dengan fair dan
memperhatikan kemampuan dari perusahaan," ujarnya.
Page 24 of 83.
