Page 30 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 NOVEMBER 2019
P. 30

BURUH DARI FSPMI CIREBON RAYA DEMO SOAL SURAT EDARAN GUBERNUR TENTANG
               Title          UPAH MINIMUM
               Media Name     jabar.tribunnews.com
               Pub. Date      28 November 2019
               Page/URL       https://jabar.tribunnews.com/2019/11/28/buruh-dari-fspmi-cirebon-raya- demo-soal-
                              surat-edaran-gubernur-tentang-upah-minimum
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative














               Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi TRIBUNJABAR.ID, CIREBON -
               Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
               (FSPMI) Cirebon Raya, melakukan demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan
               Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Bonang, Kecamatan
               Sumber, Kamis (28/11/2019).

               Pantauan Tribun Jabar, puluhan buruh tersebut melakukan aksi tepat di depan pintu
               masuk gedung DPRD Kabupaten Cirebon, lengkap dengan pengeras suara yang
               disimpan di bak mobil terbuka.

               Sekjen FSPMI Cirebon Raya, Mohamad Machbub, mengatakan, surat edaran
               Gubernur Jawa Barat nomor 561/175/Yangbangsos tentang pelaksanaan upah
               minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020, mendapat kecaman
               dan penolakan dari buruh di Cirebon.

               Dikatakan Machbub, surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur dianggap tidak
               memiliki kekuatan hukum dan perusahaan tidak akan dikenakan sanksi bila
               mengabaikan imbauan tersebut.

               "Surat tersebut tidak berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan
               peraturan perundang-undangan, karena itu cuma bersifat imbauan," kata Machbub
               disela aksi.

               Machbub mengatakan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dianggap telah
               melakukan perbuatan hukum, karena dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang
               ketenagakerjaan pasal 89 ayat 3.

               Dalam pasal tersebut, kata Machbub, upah minimum , ditetapkan melalui surat
               keputusan, bukan surat edaran.

               "Wajar saja kalau ini mendapat penolakan," katanya.

               Machbub menuturkan, FSPMI Cirebon Raya menolak adanya surat tersebut dan




                                                       Page 29 of 83.
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35