Page 31 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 NOVEMBER 2019
P. 31
meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuat surat keputusan menjadi
acuan, bukan surat edaran.
Selain itu, mendesak bupati, walikota, dan DPRD untuk melayangkan surat ke
Gubernur Jawa Barat agar membuat surat keputusan.
"Hal ini akan membuat kondisi kesejahteraan buruh Jawa Barat semakin sulit dan
daya beli masyarakat menurun, karena upah yang tidak sebanding," katanya.
Upah minimum Kabupaten Cirebon untuk tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar
8,51 persen menjadi Rp 2.196.416 dari Rp 2.024.160.
Kenaikan tersebut, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, tentang penyampaian data
tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Abdullah Subandi, mengatakan, hasil
tersebut berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan yang dilakukan pada Rabu
(6/11/2019).
Abdullah menambahkan, untuk UMK di 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon
tetap mengikuti peraturan peraturan pemerintah (PP) no 78 tahun 2015.
"Kami masih tetap mengacu ke PP 78 tahun 2015," kata Abdullah Subandi.
Ini besaran UMK di Kabupaten Cirebon sejak 2011 : 2011: Rp 906.103,35 2012: Rp
956.650,00 2013: Rp 1.081.300,00 2014: Rp 1.212.618,57 2015: Rp 1.428.000,00
2016: Rp 1.592.220,00 2017: Rp 1.723.578,15 2018: Rp 1.873.701,81 2019: Rp
2.024.160,07.
Page 30 of 83.
