Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JULI 2019

Di sisi lain, penempatan ke Asia Pasifik yang kini menjadi idola bukan tidak sarat
masalah. Sebut saja penempatan PMI ke Malaysia yang tercatat di pemerintah
Indonesia sebanyak 2.000-3.000 buruh migran setiap bulannya. Data di Malaysia
sekitar 6.000-7.000, dan data di Imigrasi Malaysia bisa mencapai 15.000 WNI yang
masuk ke negeri jiran tersebut.

Perbedaan data 3.000 menurut Indonesia dan 7.000 menurut Malaysia
menunjukkan 4.000 PMI yang bekerja secara unprocedural (ilegal). Mereka tidak
terlindungi karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan rentan bermasalah.

Mereka yang 4.000 itu patut diduga tidak kompeten dan tidak terampil karena tidak
melalui lembaga pelatihan yang disyaratkan, tidak fit karena tidak melalui
pemeriksaan kesehatan yang ditunjuk dan tidak terlindungi karena tidak terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan. Artinya lagi, jumlah mereka lebih banyak dibandingkan
mereka yang berangkat sesuai prosedur.

Keluhan majikan Di sisi lain, Kedubes RI di Malaysia menerima keluhan (komplain)
karena gaji PMI dipotong 3-6 bulan untuk mencicil biaya penempatan. Artinya, PMI
menikmati upah penuh hanya 18 hingga 21 bulan saja dari kontrak dua tahunnya.
Kondisi ini dinilai tidak manusiawi.

Majikan juga mengeluh karena mereka sudah membayar 18.000 ringgit (setara
Rp59 juta) tetapi masih ada PMI yang kabur setelah bekerja 2-3 bulan. Bahkan, ada
yang kabur dalam hitungan pekan. Jadi, tidak heran jika Dubes RI Rusdi Kirana
melontarkan pernyataan untuk menghentikan sementara (moratorium) penempatan
negeri semenanjung itu.

Moratorium adalah "bola liar". Artinya, sekali moratorium diberlakukan maka untuk
membukanya tidak mudah karena terkait dengan kebutuhan (demand ) dan
pasokan ( supply ). Bisa juga muncul ketersinggungan diplomatik, harga diri suatu
bangsa, dan sebagainya.

Pemerintah Indonesia dahulu melakukan moratorium (penutupan sementara)
penempatan ke timur tengah dan hingga hari ini tidak kunjung dibuka. Sementara
yang berangkat secara ilegal terus terjadi.

Siapa yang membutuhkan Menilik lebih dalam, sesungguhnya, siapa yang
membutuhkan program penempatan PMI ini? Negara penerima ( user ) atau negara
penyedia ( supplier ). Sesungguhnya berlaku hukum ekonomi di sini, karena itu
dahulu dikatakan ekspor jasa TKI (lalu dihaluskan menjadi penyedia jasa), dimana
kedua belah pihak saling membutuhkan.

Hukum ekonomi menyatakan barang berkualitas bernilai tinggi. Pengguna akan
memilih yang berkualitas meski dengan harga mahal. Barang murah akan mudah
dilepas dan dicari penggantinya.

Page 73 of 104.