Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 140

Title          PENGAMAT YAKINI PEMERINTAH DAN DPR AKOMODIR SEMUA KEPENTINGAN TERKAIT
                              OMNIBUS LAW
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      09 Maret 2020
               Page/URL       https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/09/pengamat-yakini-pemerin tah-dan-
                              dpr-akomodir-semua-kepentingan-terkait-omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               JAKARTA  - Pengamat Hukum dan Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan
               (Unpar), Prof. Asep Warlan Yusuf, memandang gejolak di masyarakat soal draft
               Omnibus Law  Cipta Lapangan Kerja sebagai hal yang biasa.

                Menurutnya, pemerintah dan  DPR RI  , selaku pembuat undang-undang, akan
               mengakomodir kepentingan masyarakat.

                "Undang-Undang yang banyak melibatkan banyak pihak memang pasti sedikit ada
               resistensi," katanya, saat dihubungi, Senin (9/3/2020).


                Ia menilai draft Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah dilayangkan pemerintah
               kepada DPR RI bukan harga mati. Artinya, menurut Asep, masih terdapat
               kesempatan bagi pembuat undang-undang untuk menampung aspirasi masyarakat.

                   Asep menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat dibutuhkan pembuat undang-
               undang untuk membuat produk legislasi yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.


                "Melibatkan banyak pihak, jangan sampai undang-undang lahir prematur. Banyak
               orang menggugat dan ada tudingan konspirasi dengan asing," tuturnya.

                Lebih lanjut, ia memandang positif lahirnya aturan itu. Sebab, selama ini, Asep
               menilai aturan yang ada kerap tumpang tindih dan inkonsisten antara aturan yang
               satu dengan yang lain.


                "Buat paket satu-satu membutuhkan waktu. Kalau ingin melibatkan semua orang
               juga butuh waktu. Jadi pemerintah menganggap selesaikan dulu versi pemerintah
               kemudian nanti, silakan DPR kalau ingin melibatkan banyak pihak, DPR yang
               mengundang," tambahnya.

                Belakangan ini, sejumlah pihak menolak keberadaan draft  Omnibus Law  Cipta
               Kerja, di antaranya serikat pekerja dan kalangan mahasiswa..










                                                      Page 139 of 145.
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145