Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 144
Title F-NASDEM USULKAN KLUSTER KETENAGAKERJAAN DITANGGUHKAN
Media Name antaranews.com
Pub. Date 09 Maret 2020
https://www.antaranews.com/berita/1344642/f-nasdem-usulkan-kluster-ket
Page/URL
enagakerjaan-ditangguhkan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya mengatakan
fraksinya mengusulkan agar kluster ketenagakerjaan yang ada dalam Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law ditangguhkan agar memenuhi target
penyelesaian dalam 100 hari kerja.
"Kalau Presiden ingin menyelesaikannya (RUU Omnibus Law) dalam 100 hari kerja,
maka lebih baik kluster ketenagakerjaan ditangguhkan saja," kata Willy di Jakarta,
Senin.
Dia menilai dalam RUU Omnibus Law ada 11 kluster, namun hanya kluster
ketenagakerjaan yang rumit, daripada target 100 hari kerja tidak tercapai maka
lebih baik kluster tersebut ditangguhkan.
Willy menyarankan kluster ketenagakerjaan itu dialihkan dalam pembahasan RUU
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang sudah masuk dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 atau dalam UU Perburuhan.
"Nanti kluster itu dimasukkan dalam revisi UU PPHI yang masuk dalam Prolegnas
prioritas 2020, ketika itu terjadi nama bisa berubah menjadi RUU Kemudahan
Investasi dan Perizinan," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan kluster ketenagakerjaan memang banyak
penolakan dan Presiden Jokowi ingin melakukan lompatan, dan sebaiknya kluster
tersebut ditangguhkan.
Dia menegaskan bahwa NasDem sangat mendukung Omnibus Law dan partainya
paling aktif galang komunikasi dengan partai lain untuk menyukseskan RUU
tersebut, namun tidak menutup peluang untuk mengkajinya dengan seksama.
"NasDem memiliki tim siaga Omnibus Law meskipun Pimpinan DPR belum
menentukan akan dibahas di AKD mana namun kami bahas dahulu. Tim siaga itu
terdiri dari 20 anggota DPR RI dan 36 Tenaga Ahli," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono Editor: Joko Susilo COPYRIGHT (c)2020 .
Page 143 of 145.
