Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JANUARI 2020
P. 13

Menurut dia, sistem upah yang dihitung per jam bukanlah hal yang baru dalam
               dunia tenaga kerja. Sebab, sejumlah negara sudah menggunakan skema tersebut.

               Dilansir dari situs World Population Review, ada sepuluh negara memberikan upah
               per jam dengan nilai besar.

               Kesepuluh negara itu, yakni Luksemburg, Australia, Prancis, Selandia Baru, Jerman,
               Belanda, Belgia, Inggris, Irlandia, dan Kanada.

               Saat ini, dengan skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang
               berbeda tetap mendapatkan gaji yang sama. Sementara upah per jam, upah yang
               diterima pekerja sesuai dengan jam kerjanya.

               "Oleh karena itu, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pekerja kita. Fokus ini
               salah satunya guna merebut peluang terhadap momentum bonus demografi yang
               dinikmati Indonesia hingga tahun 2030 nanti," katanya.

               Rencana sistem upah kerja per jam ini bakal dimasukkan dalam RUU Omnibus Law
               Cipta Lapangan Kerja, yang diharapkan bisa memperkuat perekonomian nasional
               dan daya saing Indonesia.

               "Skema upah per jam dalam Omnibus Law itu akan menggenjot investasi dan
               menumbuhkan lapangan kerja baru," Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko)
               Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut salah satu sektor yang efektif
               diterapkan upah per jam yakni perdagangan, usaha restoran salah satunya.

               "Jadi itu salah terima. Kalau yang per jam itu misalnya konsultan yang dibayar per
               jam jadi lebih ke pekerja jasa atau pekerja paruh waktu. Misalnya kerja di restoran
               itu kan bisa digaji paruh waktu, jadi itu diakomodir di dalam UU berubah jadi gaji
               per jam," terang Airlangga.

               Airlangga menuturkan, ada urgensi dari aturan gaji pekerja dalam RUU Cipta
               Lapangan Kerja. Pemerintah ingin semua pekerja masuk ke sektor formal.

               Namun selama ini pekerja masuk ke dalam 2 sektor yakni sektor formal dan
               informal.

               "Kan kita perlu memberikan kesempatan pada sektor formal, kalau kita kerja di
               restoran kan gajinya berbasis mereka yang kerja di restoran. Ini harus kita
               akomodasi. Semua sektor kerja harus diakomodasi," tutur dia.















                                                       Page 12 of 59.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18