Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MARET 2020
P. 75
"Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan
dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-
undangan," lanjut Ida.
Sebagai informasi, ODP sendiri adalah singkatan dari Orang Dalam Pemantauan.
Seseorang bisa dikatakan dalam kategori ODP apabila yang bersangkutan sempat
bepergian ke negara lain yang merupakan pusat penyebaran virus corona. ODP juga
bisa ditujukan untuk orang yang pernah berkontak langsung dengan pasien positif
corona. Berstatus OPD, belum tentu penyandang status tersebut menunjukan gejala
sakit.
Sementara PDP adalah kepanjangan dari Pasien Dalam Pengawasan. Orang yang
masuk kategori ini adalah mereka yang tengah dirawat petugas kesehatan dan
menunjukan gejala demam tinggi, batuk, sesak nafas, dan pilek. PDP dengan gejala
virus corona belum tentu positif menderita Covid-19.
Sedangkan bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat
kebijakan pemerintah di daerah masing-masing, guna pencegahan dan
penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh
pekerja/buruhnya tidak masuk kerja. Dengan mempertimbangkan kelangsungan
usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh
dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
"Berkaitan dengan hal-hal tersebut, para gubernur diminta untuk melaksanakan dan
menyampaikan surat edaran ini kepada bupati/walikota serta pemangku
kepentingan terkait di wilayahnya masing-masing, kata Ida.
Update corona di Indonesia
Per Selasa (17/3/2020) pukul 17.00 WIB, diumumkan kasus penyebaran Covid-19 di
Indonesia menjadi 227. Dari total 227 kasus yang telah dikonfirmasi terkait infeksi
virus corona di Indonesia, 11 pasien dinyatakan sembuh. Sementara itu, ada 19
pasien meninggal dunia karena Covid-19. Menurut data Kemenkes terakhir, jumlah
orang yang diperiksa mencapai 1.255 orang, dan 1.083 dinyatakan negatif.
Sebelumnya diberitakan, pasien-pasien virus corona yang telah dikorfimasi berasal
dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau.
Makin bertambahnya jumlah kasus pasien positif di Indonesia membuat pemerintah
menambah rumah sakit rujukan. Dilansir laman Kemenkes (17/3/2020), Pemerintah
menyediakan 227 rumah sakit rujukan tambahan. Awalnya jumlah rumah sakit
rujukan hanya 100 buah. Kemudian pada 10 Maret dilakukan penambahan menjadi
menjadi 132 buah.
Penambahan rumah sakit rujukan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 169 Tahun 2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan
Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.
Page 74 of 142.
