Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MARET 2020
P. 98
Title BURUH DESAK DPR-PEMERINTAH SETOP OMNIBUS LAW, FOKUS CORONA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 18 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200318195842-20-484721/buruh-d esak-dpr-
Page/URL
pemerintah-setop-omnibus-law-fokus-corona
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mendesak DPR dan
pemerintah berhenti membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi
virus corona (Covid-19). Jika pembahasan tetap dilakukan sama saja
memprovokasi masyarakat berunjuk rasa menyuarakan penolakan.
"DPR harus menghentikan proses omnibus law karena jika terus dilanjutkan berarti
memprovokasi rakyat untuk turun ke jalan, dan itu artinya membahayakan
kesehatan rakyat," ujar Wakil Ketua KPBI, Jumisih lewat keterangan tertulis, Rabu
(18/3).
Jumisih menilai pemerintah lebih perlu memfokuskan penanganan Covid-19,
terutama mempersiapkan rumah sakit untuk masyarakat kecil yang kesulitan
melakukan tes kesehatan. Baik itu karena akses mau pun faktor biaya. Pengadaan
alat kesehatan, ruang rawat pasien positif corona dan lain-lain juga lebih perlu
diperhatikan. Terlebih, sejauh ini daerah masih mengandalkan Kementerian
Kesehatan di Jakarta dalam penanganan virus corona.
Jumisih juga meminta pemerintah untuk menyiapkan hand sanitizer dan masker
yang langka di pasaran. Itu semua perlu demi menekan penularan virus corona di
berbagai wilayah.
"Menangkap pelaku penimbunan yang mengambil untung di tengah bencana,"
katanya.
KPBI sendiri mulanya berencana mengadakan aksi unjuk rasa menolak RUU
Omnibus Law Cipta Kerja pada 23 Maret 2020. Aksi terancam batal karena
pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan ada 227 orang positif mengidap virus
corona. Ada 19 orang yang meninggal akibat virus tersebut dan 11 orang
dinyatakan sembuh.
Pada Senin lalu (16/3), sempat ada kelompok buruh yang menggelar unjuk rasa di
depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Mereka tetap berdemonstrasi meski virus
corona kian mewabah di Indonesia.
Bagi mereka, RUU Omnibus Law Cipta Kerja lebih berbahaya ketimbang Covid-19.
Oleh karena itu, mereka tetap melancarkan aksi di depan kantor Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil. (mln/bmw).
Page 97 of 142.
