Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MARET 2020
P. 97
"Kami menaruh hormat untuk sikap PDI Perjuangan yang sudah disampaikan
melalui Sekjennya Hasto Kristiyanto. Terima kasih juga kepada Bu Megawati,"
ungkapnya.
Sementara, Presiden KSPI Said Iqbal meminta penundaan aksi buruh jangan malah
dijadikan kesempatan buat DPR untuk melakukan pembahasan secara diam-diam.
Apalagi sampai memaksakan kehendak harus sudah rampung dalam 100 hari
pembahasan.
"Kami minta pemerintah dan DPR fokus terhadap penanganan corona. Buruh saja
bisa menunda aksi, DPR harusnya juga bisa menunda pembahasan RUU Omnibus
Law Cipta Kerja," tegasnya.
Apalagi, kata Iqbal, sampai saat ini belum lihat upaya-upaya serius dari pemerintah
agar corona tidak mewabah dan merajalela terutama di kawasan industri.
"Yang paling rentan ini buruh di pabrik-pabrik. Jutaan buruh dilingkungan yang
sama. Pagi dan pulang di jam yang sama. Bus angkutan yang sama. Sangat rentan
berada di keramaian," katanya.
Menurut Iqbal, seharusnya pabrik diliburkan dengan skema bergiliran untuk
mengurangi berkumpulnya orang dalam jumlah yang besar. Sejauh ini, upaya yang
dilakukan perusahaan hanya menyiapkan hand sanitizer dan penerapan budaya
hidup bersih yang dinilai kurang efektif.
Kondisi itu diperburuk dengan ketiadaan langkah jelas dari pemerintah dan
pengusaha untuk memperhatikan keselamatan buruh.
Sedangkan, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengaku masih menaruh harapan
kepada Presiden Jokowi. Dia yakin pemerintah akan mendengar suara buruh dalam
RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Perjuangan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja akan terus dilanjutkan. DPR juga
jangan coba-coba memanfaatkan situasi ini dengan melakukan pembahasan diam-
diam terus tiba-tiba disahkan," ucapnya.
Page 96 of 142.
