Page 34 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2020
P. 34
menumbuhkan UMKM. Pasalnya salah satu kendala investasi di Indonesia adalah
rumitnya urusan ketenagakerjaan. Hal-hal yang rumit dalam UU Ketenagakerjaan
tersebut ingin disederhanakan dalam satu UU omnibus law. "Namun hal ini
memunculkan kekhawatiran di tataran serikat pekerja misalnya mengenai upah
minimum, PHK, tunjangan dan lain-lain yang dianggap mengancam nasib mereka.
Tapi itu belum terbukti karena ini masih berupa rancangan UU," katanya.
Sedangkan dilihat dari isu hubungan pemerintah pusat dan daerah, yang selama ini
perizinan investasi sampai pada tingkat pemerintah daerah, dengan adanya ombibus
law ini maka perizinan cukup di pemerintah pusat. Konsekuensinya Pemda tidak
punya kewenangan lagi dalam konteks perizinan terkait investasi lahan dan
sebagainya. Hal ini pun memunculkan kekhawatiran akan memangkas prinsip-
prinsip otonomi daerah.
"Tidak ada sebuah rancangan UU langsung sempurna, tapi secara makro/umum niat
UU ombibus law ini baik. Kalau ada hal-hal yang dikhawatirkan ya dibuat
regulasinya. Serikat pekerja atau Pemda perlu dilibatkan dalam proses
pembahasannya untuk mencari titik-titik optimasi. Kekhawatiran bisa diminimalisir,
dan yang diharapkan melancarkan investasi tetap bisa tercapai," pungkasnya
Page 33 of 143.
