Page 36 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2020
P. 36

Title          SBMI INDRAMAYU DESAK PEMBUATAN PERDA PERLINDUNGAN TKI
               Media Name     kumparan.com
               Pub. Date      09 Februari 2020
                              https://kumparan.com/ciremaitoday/sbmi-indramayu-desak-pembuatan-perda -
               Page/URL
                              perlindungan-tki-1so9OAssic6
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu mendesak pembuatan
               peraturan daerah (Perda) tentang Pelindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat
               dilakukan dalam waktu dekat ini.

               "SBMI sudah melakukan hearing dengan DPRD dan Pemkab Indramayu. Kami
               menyampaikan maraknya permasalahan pekerja migran asal Indramayu. Untuk itu,
               kami mendesak agar segera dibuat Peraturan Daerah (Perda) Pelindungan TKI,"
               ucap Ketua SBMI Indramayu, Juwarih, Minggu (09/02/2020).

               Juwarih mengatakan, perda TKI diharapkan dapat melindungi pekerja migran asal
               Indramayu yang bekerja diluar negeri. Selain soal perda TKI, SBMI juga meminta
               dibuatkan lembaga keuangan TKI berbasis koperasi, mendirikan Pos Pengaduan TKI
               di tingkat desa, mendirikan pusat Pelatian Kerja (BLK).

               Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Liyana Listia Dewi mengatakan perda
               Perlindungan TKI masih belum di Perdakan padahal sejak 2017 sudah masuk
               Prolegda. Hal itu dikarenakan DPRD masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai
               aturan turunan dari UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang PPMI. Alasan tersebut
               setelah pihaknya berkonsultasi dan meminta pendapat dari pemerintah pusat,"
               papar Juwarih.

               Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Hj. Sri Wulaningsih mengakui
               bahwa Disnaker masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki
               terhadap lembaga yang dipimpinnya dalam memberikan pelayanan dan
               perlindungan terhadap PMI Indramayu.

               Dengan alasan keterbatasan anggaran dikarenakan ada pemangkasan besar-
               besaran di tahun 2019 sehingga Disnaker kurang maksimal dalam melakukan
               kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Namun dengan anggaran yang cukup minim
               bukan berarti Dinas tidak melakukan apa-apa, akan tetapi tetap terus bekerja
               memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap PMI.

               "Bukti kerjanya Disnaker dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap
               masyarakat Indramayu adalah telah dibentuknya Layanan Terpadu Satu Atap
               (LTSA), serta di tahun 2020 ini Dinas mengangkat mediator yang profesional untuk
               memediasi sengketa permasalahan pekerja migran," jelas Juwarih.





                                                       Page 35 of 143.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41