Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 66
atase/kepala bidang/staf teknis ketenagakerjaan yang tersebar di 12 negara. Yakni
Singapura, Malaysia, Brunei Darrusalam, Korea Selatan, Hongkong, Jordania,
Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Taiwan.
Menurut Aris, sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, tugas
pelindungan PMI selama bekerja menjadi tanggung jawab Perwakilan Republik
Indonesia melalui Atnaker. Untuk meningkatkan pelindungan selama bekerja, maka
peran dan tugas Atnaker di negara tujuan penempatan menjadi sangat signifikan.
"Dengan disahkan UU 18 thn 2017, peran Atnaker yang selama ini dikonotasikan
hanya mengurusi PMI dan kelembagaannya pun di bawah PPTKLN, maka ke depan
Atnaker ini menjadi wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan,
" kata Aris.
Data survey World Bank tahun 2016 menunjukan, sebanyak 48% dari sekitar 9 juta
PMI kita yang bekerja ke luar negeri bekerja secara non prosedural dan mayoritas
PMI adalah perempuan yang tentu sangat rentan terhadap permasalahan.
"Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memikirkan bersama mencari solusi yang
tepat terkait isu yang menimpa PMI perempuan, sebab nyatanya tidak sedikit PMI
perempuan yang bekerja pada sektor rentan atau sebagai domestic workers, " ujar
Aris.
Ia mengatakan, munculnya kasus-kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO),
pelecehan seksual/eksploitasi, serta diskriminasi di tempat kerjanya selama ini,
sesungguhnya dapat diminimalisir apabila upaya perlindungan yang berbasis gender
perspektif dapat dilakukan, baik di tataran kebijakan maupun implementasi
program/kegiatan.
Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN)
Kemnaker, Eva Trisiana, menyatakan, peran utama Atnaker idealnya ada empat,
yakni melindungi PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan di
negaranya.
Selanjutnya, harus bisa membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara
penempatan serta mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan sekaligus
mencari peluang pasar kerja di negara penempatan.
"Jadi semua peran itu, harus bisa diemban seorang Atnaker. Jadi dia harus bisa
merepresentasikan Kemnaker, tidak hanya fokus pelindungan pekerja migran,"
katanya.
Menurut Eva, karena keterbatasan jumlah Atnaker, hingga saat ini,belum
terbentuknya kelembagaan Atase, maka konsekuensinya dari segi anggaran, belum
bisa mensupport Atnaker secara ideal.
Ia mengatakan, apabila Atnaker mampu menjalankan peran utama yang
Page 65 of 141.
