Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 71
Atnaker ini menjadi wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara
penempatan," kata Aris Wahyudi.
Data survey World Bank tahun 2016 menunjukan, sebanyak 48 % persen dari
sekitar 9 juta PMI kita yang bekerja ke luar negeri bekerja secara non prosedural
dan mayoritas PMI adalah perempuan yang tentu sangat rentan terhadap
permasalahan.
"Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memikirkan bersama mencari solusi yang
tepat terkait isu yang menimpa PMI perempuan, sebab nyatanya tidak sedikit PMI
perempuan yang bekerja pada sektor rentan atau sebagai domestic workers, " ujar
Aris.
"Munculnya kasus-kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO), pelecehan
seksual/eksploitasi, serta diskriminasi di tempat kerjanya selama ini, sesungguhnya
dapat diminimalisir apabila upaya perlindungan yang berbasis gender perspektif
dapat dilakukan, baik di tataran kebijakan maupun implementasi program/kegiatan,"
kata Aris.
Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN)
Kemnaker, Eva Trisiana menyatakan peran utama Atnaker idealnya ada empat.
Pertama, melindungi PMI dan kedua memberi masukan dalam penyusunan
kebijakan di negaranya. Ketiga, harus bisa membangun hubungan baik dengan
stakeholder di negara penempatan serta keempat, mempromosikan bidang-bidang
ketenagakerjaan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan.
"Jadi semua peran itu, harus bisa diemban seorang Atnaker. Jadi dia harus bisa
merepresentasikan Kemnaker, tidak hanya fokus pelindungan pekerja migran,"
katanya
Tapi diakui Eva, karena keterbatasan jumlah Atnaker, hingga saat ini,belum
terbentuknya kelembagaan Atase, maka konsekuensinya dari segi anggaran, belum
bisa mensupport Atnaker secara ideal.
Menurut Eva, apabila Atnaker mampu menjalankan peran utama yang
dikembangkan ILO, Eva meyakini berbagai kasus yang menimpa PMI di luar negeri
bisa diminimalisir.
Dalam FGD itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para pihak
untuk pencegahan PMI Nonprosedural. Yakni perwakilan K/L terkait, diantaranya
Kemdagri, Kepolisian, Kemkes, BNP2TKI, Kemlu, BNSP, dan lainnya.
"Komitmen bersama para pihak ini agar perlindungan terhadap PMI khususnya PMI
perempuan benar-benar bisa terlaksana," ujar Eva. [hhw]
Page 70 of 141.
