Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 72

Title          EKONOM: KENAIKAN UMP 2020 SEBESAR 8,51 PERSEN SUDAH TEPAT
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      29 Oktober 2019
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4097791/ekonom-kenaikan-ump-2020- sebesar-
               Page/URL
                              851-persen-sudah-tepat
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
               dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen. Hal tersebut
               tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
               m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data
               Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.
               Namun, besaran itu tak cukup membuat puas para buruh. Bahkan mereka menolak
               kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen yang telah ditetapkan Kementerian
               Ketenagakerjaan. Lantaran, penetapan tersebut masih menggunakan formula yang
               diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
               Pengupahan.

               Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah menilai formula
               penetapan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen merupakan hal yang tepat.
               Sebab, hitungan tersebut sudah berdasarkan undang-undang yang berlaku selama
               ini.

               "Kenaikan sekitar 8 persen tersebut didasarkan ketentuan perundangan yang
               berlaku, dan menurut saya adalah yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini," kata
               Piter kepada Merdeka.com, Selasa (29/10).

               Piter mengatakan desakan buruh yang meminta agar UMP 2020 dinaikan justru
               akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia. Dia pun meminta agar para
               buruh hendaknya memahami bahwa tekanan yang terlalu besar justru bisa
               berdampak negatif terhadap iklim investasi.

               "Kenaikan 8 persen tersebut sesungguhnya juga dikeluhkan oleh pengusaha. Di
               mana ujungnya justru akan merugikan buruh," kata Piter.

               Oleh karena itu, dia menginginkan agar sebaiknya ketiga pihak baik buruh,
               pengusaha, dan pemerintah duduk bersama mencari formula kenaikan upah yang
               bisa mendekati keinginan semua pihak.

               "Harus disadari bahwa kita tidak mungkin memuaskan semua pihak," tandas dia.
               Revisi PP Pengupahanpp




                                                       Page 71 of 141.
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77