Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 69
selama bekerja menjadi tanggung jawab Perwakilan Republik Indonesia melalui
Atnaker. Untuk meningkatkan pelindungan selama bekerja, maka peran dan tugas
Atnaker di negara tujuan penempatan menjadi sangat signifikan.
"Dengan disahkan UU 18 thn 2017, peran Atnaker yang selama ini dikonotasikan hanya
mengurusi PMI dan kelembagaannya pun di bawah PPTKLN, maka ke depan Atnaker ini
menjadi wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan, " kata Aris
Wahyudi.
Data survey World Bank tahun 2016 menunjukan, sebanyak 48 % persen dari sekitar 9
juta PMI kita yang bekerja ke luar negeri bekerja secara non prosedural dan mayoritas
PMI adalah perempuan yang tentu sangat rentan terhadap permasalahan.
"Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memikirkan bersama mencari solusi yang
tepat terkait isu yang menimpa PMI perempuan, sebab nyatanya tidak sedikit PMI
perempuan yang bekerja pada sektor rentan atau sebagai domestic workers, " ujar Aris.
"Munculnya kasus-kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO), pelecehan
seksual/eksploitasi, serta diskriminasi di tempat kerjanya selama ini, sesungguhnya
dapat diminimalisir apabila upaya perlindungan yang berbasis gender perspektif dapat
dilakukan, baik di tataran kebijakan maupun implementasi program/kegiatan, " kata
Aris.
Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker,
Eva Trisiana menyatakan peran utama Atnaker idealnya ada empat. Pertama,
melindungi PMI dan kedua memberi masukan dalam penyusunan kebijakan di
negaranya. Ketiga, harus bisa membangun hubungan baik dengan stakeholder di
negara penempatan serta keempat, mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan
sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan.
"Jadi semua peran itu, harus bisa diemban seorang Atnaker. Jadi dia harus bisa
merepresentasikan Kemnaker, tidak hanya fokus pelindungan pekerja migran," katanya
Tapi diakui Eva, karena keterbatasan jumlah Atnaker, hingga saat ini,belum
terbentuknya kelembagaan Atase, maka konsekuensinya dari segi anggaran, belum bisa
mensupport Atnaker secara ideal.
Menurut Eva, apabila Atnaker mampu menjalankan peran utama yang dikembangkan
ILO, Eva meyakini berbagai kasus yang menimpa PMI di luar negeri bisa diminimalisir.
Dalam FGD itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para pihak
untuk pencegahan PMI Nonprosedural. Yakni perwakilan K/L terkait, diantaranya
Kemdagri, Kepolisian, Kemkes, BNP2TKI, Kemlu, BNSP, dan lainnya.
"Komitmen bersama para pihak ini agar perlindungan terhadap PMI khususnya PMI
perempuan benar-benar bisa terlaksana, " ujar Eva.
Page 68 of 141.
