Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 69

selama bekerja menjadi tanggung jawab Perwakilan Republik Indonesia melalui
               Atnaker. Untuk meningkatkan pelindungan selama bekerja, maka peran dan tugas
               Atnaker di negara tujuan penempatan menjadi sangat signifikan.

               "Dengan disahkan UU 18 thn 2017, peran Atnaker yang selama ini dikonotasikan hanya
               mengurusi PMI dan kelembagaannya pun di bawah PPTKLN, maka ke depan Atnaker ini
               menjadi wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan, " kata Aris
               Wahyudi.

               Data survey World Bank tahun 2016 menunjukan, sebanyak 48 % persen dari sekitar 9
               juta PMI kita yang bekerja ke luar negeri bekerja secara non prosedural dan mayoritas
               PMI adalah perempuan yang tentu sangat rentan terhadap permasalahan.

               "Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memikirkan bersama mencari solusi yang
               tepat terkait isu yang menimpa PMI perempuan, sebab nyatanya tidak sedikit PMI
               perempuan yang bekerja pada sektor rentan atau sebagai domestic workers, " ujar Aris.

               "Munculnya kasus-kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO), pelecehan
               seksual/eksploitasi, serta diskriminasi di tempat kerjanya selama ini, sesungguhnya
               dapat diminimalisir apabila upaya perlindungan yang berbasis gender perspektif dapat
               dilakukan, baik di tataran kebijakan maupun implementasi program/kegiatan, " kata
               Aris.

               Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker,
               Eva Trisiana menyatakan peran utama Atnaker idealnya ada empat. Pertama,
               melindungi PMI dan kedua memberi masukan dalam penyusunan kebijakan di
               negaranya. Ketiga, harus bisa membangun hubungan baik dengan stakeholder di
               negara penempatan serta keempat, mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan
               sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan.

               "Jadi semua peran itu, harus bisa diemban seorang Atnaker. Jadi dia harus bisa
               merepresentasikan Kemnaker, tidak hanya fokus pelindungan pekerja migran," katanya

               Tapi diakui Eva, karena keterbatasan jumlah Atnaker, hingga saat ini,belum
               terbentuknya kelembagaan Atase, maka konsekuensinya dari segi anggaran, belum bisa
               mensupport Atnaker secara ideal.

               Menurut Eva, apabila Atnaker mampu menjalankan peran utama yang dikembangkan
               ILO, Eva meyakini berbagai kasus yang menimpa PMI di luar negeri bisa diminimalisir.

               Dalam FGD itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para pihak
               untuk pencegahan PMI Nonprosedural. Yakni perwakilan K/L terkait, diantaranya
               Kemdagri, Kepolisian, Kemkes, BNP2TKI, Kemlu, BNSP, dan lainnya.

               "Komitmen bersama para pihak ini agar perlindungan terhadap PMI khususnya PMI
               perempuan benar-benar bisa terlaksana, " ujar Eva.








                                                       Page 68 of 141.
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74