Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MARET 2020
P. 45
Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),
dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyebut MPBI mewadahi sekitar dua juta orang
buruh. Jumlah itu tersebar di 300 kabupaten/kota di 30 provinsi. Serikat buruh lain
menurunya jika mau bergabung anggotanya bisa mencari 1 juta orang.
"Kurang lebih dua jutaan untuk KSPSI, KSPI, dan KSBSI. Serikat lainnya kalau
digabung sekitar satu jutaan," kata Elly kepada CNNIndonesia.com , Kamis (12/3).
Selain MPBI, rencana mogok kerja juga disampaikan Konfederasi Kongres Aliansi
Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang mewadahi 130.875 orang buruh.
"Kami aksi-aksi yang dilakukan di berbagai daerah juga mengarah persiapan
pemogokan umum bersama," ucap Ketua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos
kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/3) malam.
Mogok kerja adalah hak bagi buruh untuk menyetop kegiatan produksi di
perusahaan. Hak ini boleh dilakukan jika perundingan terkait pekerjaan gagal
mencapai kesepakatan.
Hak mogok kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Hak ini juga dijamin oleh Konvensi Organisasi Buruh Internasional
(ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk
Berorganisasi.
Sebelumnya, ribuan buruh di berbagai daerah melakukan demonstrasi menentang
Omnibus Law Ciptaker.
Di Sumatera Selatan, sekitar 2.000-an buruh dari Federasi Serikat Buruh Rokok
Tembakau Makanan dan Minuman (FSB-RTMM) menggelar long march sejauh 3
kilometer dari pelataran Benteng Kuto Besak menuju Kantor Gubernur Sumsel dan
Gedung DPRD Sumatera Selatan, Rabu (11/3).
Sekretaris FSB-RTMM Nanang Setyawan mengaku ada 20 ribu buruh yang
tergabung dalam serikat kerja tersebut. Pihaknya mengancam akan menggelar
unjuk rasa yang lebih besar apabila Omnibus Law masih diberlakukan.
"Kita gelar aksi hari ini untuk menolak Omnibus Law yang tidak berpihak kepada
buruh dan mengancam masa depan kami. Kalau pemerintah dan DPR masih
memberlakukan [Omnibus Law], seluruhnya 20 ribu buruh akan turun ke jalan
menentang kebijakan tersebut," ujar Nanang.
Para mahasiswa di Yogyakarta pun melakukan aksi penentangan terhadap Omnibus
Law. ( CNN Indonesia/Sut) Nanang menjelaskan setidaknya ada sembilan poin yang
menjadi kekhawatiran buruh. Yakni, upah sektoral yang dihilangkan, pesangon
dikurangi, PHK dipermudah, tenaga kerja asing (TKA) bebas bekerja di Indonesia,
Page 44 of 158.
