Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MARET 2020

Title PRO KONTRA OMNIBUS LAW
Media Name suaramerdeka.com
Pub. Date 12 Maret 2020
Page/URL https://www.suaramerdeka.com/news/opini/221451-pro-kontra-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

GELOMBANG demonstrasi dan penolakan omnibus law terjadi dibeberapa tempat.
Bahkan mereka sudah memberi signal 23 Maret 2020 gelombang demo dan
penolakan akan semakin massif dan gencar. Mereka menilai pemerintah telah
menyerahkan draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang kini namanya diganti menjadi
Cipta Kerja berisi 1028 halaman yang membahas berbagai hal, dari peningkatan
ekosistem investasi, ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial, sangat merugikan
kaum pekerja. Beberapa pasal dalam draf RUU ini potensial menimbulkan
kontroversi.

Muncul pertanyaan, mengapa pemerintah mengusulkan omnibus law? Apa yang
dimaksud omnibus law? Apa alasan dan pertimbangan bagi yang tidak setuju
dengan omnibus law ? Apa alasan dan pertimbangan bagi yang setuju dengan
omnibus law ?

Mengapa pemerintah mengusulkan omnibus law ?

Pemerintah merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis
menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun
2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya "gelombang
investasi" guna mempercepat proses pembangunan. Kenyataan dilapangan terjadi
tumpang-tindih dan ketidak harmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan
utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor.

Atas dasar itu lah, deregulasi dan debirokrasi perlu dilakukan. Banyak peraturan
perundang-undangan hendak dipangkas, dirubah, bahkan bila perlu membuat
norma baru yang belum ada UU sebelumnya melalui satu UU sekaligus yang
dipopulerkan dengan nama Omnibus Law. Bus Omni ini dianggap akan menciptakan
iklim investasi yang ramah melalui langkah penyederhanaan perizinan, kemudahan
persyaratan, dan proses yang dipercepat bagi pelaku bisnis, baik domestik maupun
asing, di Indonesia.

Ketika Joko Widodo dilantik sebagai presiden untuk periode kedua 2019 -- 2024, di
Gedung DPR RI (20/10/2019), dalam pidato resminya presiden terpilih
mengkonfirmasi kembali rencana dan keperluan pemerintah membuat Omnibus
Law, sekaligus meminta dukungan politik dari DPR RI. Petikan pidatonya sbb.:
"Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus
kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-

Page 58 of 158.