Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MARET 2020

Apa alasan dan pertimbangan bagi yang tidak setuju dengan omnibus law ?

Bagi yang tidak setuju atau menolak omnibus law, beralasan paling tidak menurut
kacamata dan versi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ada 9 (sembilan)
poin kontroversial dan dampak negatif omnibus law. Untuk itu KSPI menolak draf
omnibus law Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintahan ke DPR. Berikut ini
sembilan poin kontroversial tersebut:

Hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, PHK sangat mudah dilakukan,
karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, jam kerja yang
eksploitatif, tenaga kerja asing (TKA), buruh kasar, unskill worker, berpotensi bebas
masuk ke Indonesia, hilangnya jaminan sosial, dan sanksi pidana hilang, dalam UU
13/2003, pengusaha yang tidak memberikan kepada pekerja/buruh yang memasuki
usia pensiun, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit setahun dan paling
lama 5 tahun dan/atau dengan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500
juta. Dalam RUU Cipta Kerja sanksi pidana ini dihilangkan.

Ada pendapat bagi yang tidak setuju dengan omnibus law. Pertama, omnibus law
berpotensi mengabaikan ketentuan formal pembentukan undang-undang. Sifatnya
yang cepat dan merambah banyak sektor dikhawatirkan akan menerobos beberapa
tahapan dalam pembentukan undang-undang, baik di tingkat perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan, maupun pengundangan. Pelanggaran ini
bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki segala tindakan
pemerintah didasari hukum.

Kedua, omnibus law mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam
pembentukan undang-undang. Dalam praktik di beberapa negara, pembentukan UU
Omnibus law didominasi oleh pemerintah atau DPR. Materi dan waktu
pengerjaannya pun bergantung pada instansi tersebut. Biasanya UU diusahakan
selesai secepat mungkin, bahkan hanya dalam satu kesempatan pengambilan
keputusan. Akibatnya, ruang partisipasi publik menjadi kecil, bahkan hilang. Padahal
prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam membuat undang-undang adalah roh
utama dalam negara demokratis. Pelanggaran atas prinsip ini tentu sangat
mengkhawatirkan.

Ketiga, omnibus law bisa menambah beban regulasi jika gagal diterapkan. Dengan
sifatnya yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu UU,
pembahasan UU Omnibus law dikhawatirkan tidak komprehensif. Pembahasan akan
berfokus pada UU Omnibus law dan melupakan UU yang akan dicabut, akan
menghadirkan beban regulasi lebih kompleks.

Apa alasan dan pertimbangan bagi yang setuju dengan omnibus law ?

Indonesia memang sedang dilanda over-regulasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia (PSHK) mencatat, pada masa pemerintahan Jokowi hingga November
2019, telah terbit 10.180 regulasi. Rinciannya, 131 undang-undang, 526 peraturan
pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri. Data inilah yang

Page 60 of 158.