Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MARET 2020

undang besar. Yang pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, UU
Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu
satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.....".

Gagasan omnibus law ini bukanlah hal baru. Tercatat, pemerintah pernah
melontarkan gagasan ini ke publik pada tahun 2017. Kemudian, masih kuat dalam
ingatan kita pada September 2019 Pemerintah dan DPR RI gagal mengesahkan
ragam RUU dan revisi UU, termasuk RUU Pertanahan setelah menuai gelombang
protes dari masyarakat luas. Sebulan kemudian, omnibus law mulai intensif
disuarakan pemerintah. Seperti dalam pidato saat Jokowi dilantik kembaIi
memimpin Indonesia untuk lima tahun kedepan menegaskan sekaligus
mengkonfirmasi kembali rencana dan keperluan pemerintah membuat omnibus law,
sekaligus dukungan politik dari DPR RI.

Tujuan omnibus law dibuat untuk menyederhanakan perizinan dan regulasi.
Sekaligus untuk menarik investasi, dan mengkikis tumpang tindih regulasi. Greget
dan semangat membentuk omnibus law ini juga berdasarkan evaluasinya di periode
pertama, dimana visi dan misi Presiden Jokowi kental dalam mempermudah
investasi dari luar negeri ke Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi memang menyebut
pentingnya menyederhanakan birokrasi. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja
harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong.

Apa itu omnibus law?

Edbert Gani, peneliti CSIS Departemen Politik dan Perubahan Sosial, mengatakan
omnibus law adalah sebuah konsep hukum. Peraturan ini dibuat untuk menyasar
sebuah isu besar dan punya kemungkinan untuk mencabut atau mengubah
beberapa UU. Membuat UU yang sekiranya bisa mengambil alih beberapa peraturan
terdahulu. Langsung dijadikan dalam satu paket UU. Negara-negara asing lain juga
sering melakukan hal semacam ini.

Artinya, omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang
menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi
satu peraturan dalam satu payung hukum. Banyaknya UU yang tumpang tindih di
Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat omnibus law. Salah satunya sektor
ketenagakerjaan. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan,
mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan.

Omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang berarti banyak. Artinya, omnibus law
bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat. Ada tiga hal
yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan
pemberdayaan UMKM. Omnibus law juga bukan barang baru. Di Amerika Serikat,
omnibus law sudah sering dipakai sebagai UU lintas sektor. Ini membuat
pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU
sekaligus. Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74
UU yang terdampak dari omnibus law.

Page 59 of 158.