Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019
P. 117

Title          INI TUJUAN JOKOWI BUAT SKEMA UPAH PER JAM
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      30 Desember 2019
                              https://money.kompas.com/read/2019/12/30/131508326/ini-tujuan-jokowi-b uat-skema-
               Page/URL
                              upah-per-jam
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






               Pemerintah tengah menggodok skema upah per jam untuk mendukung fleksibilitas
               tenaga kerja. Upah per jam tersebut diberikan bagi tenaga kerja yang berada di
               bawah ketentuan waktu kerja di Indonesia.

               Waktu kerja dalam Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang
               Ketenagakerjaan sebanyak 40 jam per minggu. Di sisi lain, banyak profesi yang jam
               kerjanya di bawah 40 jam per pekan, sehingga dirasa perlu dibuat regulasi yang
               menjadi payung hukumnya.

               "Di bawah 35 jam per minggu itu maka ada fleksibilitas itu. Nanti di bawah itu
               hitungannya per jam," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seperti dikutip
               dari Kontan, Senin (29/12/2019).

               Ida mengatakan aturan baru itu juga menjadi fleksibilitas bagi dunia usaha dan
               pekerja. Pasalnya banyak sektor yang dinilai membutuhkan tenaga kerja dengan
               skema beberapa jam.

               Rencana kebijakan tersebut pun, diakui Ida, telah dikomunikasikan dengan pelaku
               usaha dan serikat pekerja. Nantinya skema penghitungan upah per jam itu akan
               ditentukan.

               "Pasti ada ketentuannya dong, ada formula penghitungannya," terang Ida.
               Urgensi upah per jam

               Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga
               Hartarto mengatakan, skema pembayaran upah per jam dalam RUU Cipta Lapangan
               Kerja hanya untuk pekerja jasa dan pekerja paruh waktu.

               "Jadi itu salah terima. Kalau yang per jam itu misalnya konsultan yang dibayar per
               jam jadi lebih ke pekerja jasa atau pekerja paruh waktu," ujarnya.

               "Misalnya kerja di restoran itu kan bisa digaji paruh waktu, jadi itu diakomodir di
               dalam UU berubah jadi gaji per jam," katanya lagi.

               Airlangga menyebut, ada urgensi dari aturan gaji pekerja dalam RUU Cipta
               Lapangan Kerja. Pemerintah ingin semua pekerja masuk ke sektor formal. Namun
               selama ini pekerja masuk ke dalam 2 sektor yakni sektor formal dan informal.




                                                      Page 116 of 125.
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122