Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019
P. 28
Title UPAH DIHITUNG PER JAM DAN KORBAN PHK DAPAT SANTUNAN
Media Name lokadata.id
Pub. Date 30 Desember 2019
Page/URL https://lokadata.id/artikel/upah-dihitung-per-jam-dan-korban-phk-dapat -santunan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah tengah mempertimbangkan dua kebijakan ketenagakerjaan yang
ditargetkan akan berlaku tahun depan.
Pertama, pemerintah tengah mengkaji rencana pengupahan baru berbasis
produktivitas. Nantinya sistem pengupahan tidak lagi hitungan bulan, namun diubah
menjadi per jam. Upah per jam ini berlaku bagi tenaga kerja yang memiliki jam
kerja di bawah 40 jam per minggu.
Kendati begitu belum ada rincian sektor apa saja yang akan menerapkan skema
pengupahan tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pengupahan berdasarkan
hitungan jam mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang menyebutkan adanya fleksibilitas upah di bawah ketentuan
waktu kerja di Indonesia.
Meski upah dihitung per jam dan fleksibel, namun pembayarannya kepada pekerja
akan tetap dilakukan per bulan
Keuntungan skema ini, menurut dia, bisa membuat fleksibilitas bagi dunia usaha
dan pekerja. Apalagi saat ini banyak sektor usaha yang membutuhkan tenaga kerja
hanya beberapa jam saja.
"Jam kerja kita kan 40 jam seminggu. Di bawah 35 jam per minggu, maka ada
fleksibilitas nanti di bawah itu hitungannya per jam. (Upah bulanan) tetap ada, itu
yang 40 jam per minggu," ujar Ida dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin
(30/12/2019).
Namun usulan skema pengupahan per jam tersebut diprotes oleh Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai skema ini akan
memiskinkan buruh. Sebab perusahaan dapat lebih leluasa mengatur jam kerja
buruh alhasil bisa menurunkan upah yang didapat oleh buruh. Menurut Said, lebih
kurang 100 juta pekerja bakal terdampak langsung atas kebijakan itu.
Skema pengupahan ini juga dinilai bakal menghilangkan upah minimum yang sudah
ditetapkan selama ini sekaligus menihilkan jaminan sosial bagi pekerja.
Page 27 of 125.
