Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019
P. 29
"Kalau ditetapkan nanti tidak ada lagi upah minimum, apalagi aturan minimum jam
kerja juga belum jelas bakal ditetapkan atau tidak, lalu jaminan sosial bisa otomatis
hilang, kan ini ujung-ujungnya merugikan pekerja kita," ujar Said.
Korban PHK dapat pesangon dari BPJS
Rencana kebijakan ketenagakerjaan kedua yaitu pemberian pesangon kepada
tenaga kerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Skema baru ini akan tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, terkait dengan unemployment benefit yaitu
fasilitas untuk mereka yang terkena pemutusan kerja ataupun keluar dari bursa
kerja.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan,
pemerintah menyiapkan untuk employment ini ada dua, yaitu untuk cipta lapangan
kerja dalam bentuk fasilitas jaminan kehilangan pekerjaan dan ini sudah dimasukkan
di dalam fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.
Kelak, pekerja yang mengalami PHK bakal mendapat ganti rugi secara finansial.
Selama enam bulan pasca-PHK, buruh akan mendapat santunan atas kehilangan
pekerjaan. Namun besaran yang bakal diterima pekerja korban PHK masih belum
ditentukan.
Selain mendapatkan tunjangan dari iuran yang dibayarkan, korban PHK akan
mendapatkan pelatihan dan jaminan pekerjaan baru.
"Artinya, bagi mereka yang dari sistem ketenagakerjaan kehilangan pekerjaan
apabila perusahaan itu tutup atau tidak bisa bersaing, maka jaminan dari tenaga
kerja ini, dari Jamsostek akan melakukan cash benefit," kata Airlangga.
Namun ia mengingatkan, hal itu hanya bisa dilakukan apabila Undang-undang
Sistem Jaminan Sosial (SJSN) ini direvisi. Karena itu, salah satu direvisi melalui
Omnibus Law.
"Jadi ada fasilitas baru untuk ketenagakerjaan," ujarnya.
Ke depan, lanjut Airlangga, beberapa inisiatif pemerintah termasuk Kartu Prakerja
ini akan dipersiapkan untuk ikut diluncurkan, karena satu di Undang-undang
Omnibus Law ini disiapkan untuk jaminan kerja yang terkait dengan kehilangan
pekerjaan, untuk melengkapi jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan
kesehatan yang lain.
Page 28 of 125.
