Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019

Title OMNIBUS LAW BAKAL HAPUS UPAH MINIMUM DAN PESANGON BURUH?
Media Name liputan6.com
Pub. Date 30 Desember 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4144605/omnibus-law-bakal-hapus-u pah-
Page/URL
minimum-dan-pesangon-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah
mendorong investasi dan meningkatkan lapangan kerja melalui penyusunan
Omnibus Law di sektor ketenagakerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, Omanibus Law bukan cara yang tepat untuk
meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, omnibus law
dikhawatirkan akan semakin menekan tingkat kesejahteraan para pekerja.

Berdasarkan pernyataan Menteri Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan, Said
Iqbal mencatat, setidaknya ada lima hal mendasar yang disasar omnibus law.

Pertama, Menghilangkan Upah Minimum

Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah
minimum. Hal ini, terlihat, dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan
sistem upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam
seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.

Belum lagi ketika pekerja sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya,
cuti melahirkan; maka upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu diaggap tidak
bekerja.

"Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam
seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu
menggunakan upah per jam," kata Iqbal.

Namun demikian, menurutnya, hal ini hanya akal-akalan. Sebab dalam praktik, akan
sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak
lagi bekerja 40 jam.

Di Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, tidak
boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Jika itu
dilakukan, sama saja dengan kejahatan. Pengusaha yang membayar upah di bawah
upah minimum bisa dipidana.

Page 33 of 125.