Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019
P. 37
Title INI KATA KSPI SOAL OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 30 Desember 2019
Page/URL https://nasional.kontan.co.id/news/ini-kata-kspi-soal-omnibus-law-cipt a-lapangan-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
Omnibus Law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan
lapangan kerja.
"Sebaliknya, omnibus law merupakan cara terbaik untuk menghancurkan
kesejahteraan para pekerja," kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12)
Said mencatat, berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
dan Menteri Ketenagakerjaan, setidaknya ada lima hal mendasar yang disasar
omnibus law.
Pertama, menghilangkan upah minimum. Hal ini terlihat, dari keinginan pemerintah
yang hendak menerapkan sistem upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang
bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah
minimum.
Belum lagi ketika pekerja sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya,
cuti melahirkan; maka upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap
tidak bekerja.
"Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam
seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu
menggunakan upah per jam," ujar Said.
Namun demikian, menurutnya, hal ini hanya akal-akalan. Sebab dalam praktik, akan
sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak
lagi bekerja 40 jam.
Said mengatakan, penerapan yang berbeda seperti ini adalah bentuk diskriminasi
terhadap upah minimum. Upah minimum adalah upah minimum yang berlaku bagi
semua warga negara yang bekerja sebagai jaring pengaman.
Ia menyebutkan, di Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
disebutkan, tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah
Page 36 of 125.
